Senin, Juni 17, 2024

9 Jenis Kekerasan Seksual yang Diatur dalam UU TPKS: Pelecehan hingga Pemaksaan Perkawinan

JAKARTA, Kasuarinews.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Selasa (12/4/2022) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Dikutip dari dokumen yang didapatkan, dalam Pasal 1 menjelaskan pengertian tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari:

  1. pelecehan seksual nonfisik;
    b. pelecehan seksual fisik;
    c. pemaksaan kontrasepsi;
    d. pemaksaan sterilisasi;
    e. pemaksaan perkawinan;
    f. penyiksaan seksual;
    g. eksploitasi seksual;
    h. perbudakan seksual; dan
    i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (2) juga menyebut 10 perbuatan lainnya yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual:

  1. perkosaan;
    b. perbuatan cabul;
    c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
    d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
    e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
  2. pemaksaan pelacuran;
    g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
    h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
    i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
    j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu beberapa organisasi perempuan hadir menyaksikan pengesahan UU TPKS, Selasa (12/4/2022). Organisasi perempuan yang hadir antara lain Koalisi Perempuan Indonesia, Forum Pengada Layanan, Yayasan LBH APIK Jakarta, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Perhimpunan Jiwa Sehat, Peruati, Puan Seni Indonesia, GMNI, LRC-KJHAM, WCC Mawar Balqis, dan Yayasan Kesehatan Perempuan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ucap Puan untuk meminta persetujuan seluruh anggota dewan.  Kemudian yang diikuti oleh jawaban setuju dari semua yang hadir.  Sesaat setelah palu sidang diketuk oleh Puan sebagai penanda RUU TPKS telah disetujui, Ruang Rapat Paripurna DPR RI riuh dengan tepuk tangan dan sorak sorai membahana.

Dalam keterangan pers setelah rapat paripurna, Puan meminta masyarakat dan seluruh elemen mengawal UU TPKS ini. “Saya juga memahami bahwa mungkin undang-undang ini belum dianggap sempurna, karenanya saya juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk bisa mengawal undang-undang ini nanti dalam implementasi dan memang bermanfaat untuk mitigasi dan perlindungan.” “Jangan sampai ada kekerasan terkait dengan perempuan dan anak di Indonesia,” ujar Puan. (Gilang Putranto/KN2)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

two × 1 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir