Anggota DPR RI Harvey Malaihollo: Upaya Percepatan Vaksinasi di Papua Barat Perlu Digenjot

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Anggota Komisi IX DPR RI dari Dapil Papua Barat, Harvey Benjamin  Malaihollo menekankan bahwa upaya percepatan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Papua Barat perlu digenjot. Sebab, menurut politisi PDI-Perjuangan ini, vaksinasi merupakan strategi yang paling efektif dalam menghadapi pandemi, utamanya di tengah munculnya berbagai varian baru, salah satunya Omicron.

“Selama lebih dari hampir dua tahun, dan berbagai macam upaya pembatasan pun sepertinya sulit untuk menghadang berbagai penyebaran varian baru dari Covid-19. Oleh karena itu sekali lagi percepatan upaya vaksinasi harus terus dilakukan agar masyarakat di Papua Barat dapat  memiliki perlindungan dari sakit keras, perlindungan dari kematian dan ini harus dipercepat dan segera dilakukan oleh pemerintah,” tutur Harvey saat memantau pelaksanaan vaksinasi di Reremi Puncak maupun saat menggelar pertemuan dengan Pengurus DPD PDI Perjuangan Papua Barat pada Selasa (22/2/2022) kemarin.

Menurut Harvey, berdasarkan data yang diterima saat dilakukan  Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI dengan Menkes RI, Papua Barat termasuk salah satu dari 5 provinsi terbawah di Indonesia dalam program vaksinasi maupun penerapan Prokes. “Hal ini menjadi perhatian utama saya dan kita semua karena kenyataannya masih banyak warga di Papua Barat yang belum divaksin. Untuk itu, setelah berbicara dan bertemu dengan pelbagai pihak, vaksinasi di Papua Barat harus terus digenjot termasuk sosialisasinya. Memang agak terlambat, tetapi itu jauh lebih baik daripada tidak samasekali. Misalnya saja, untuk vaksinasi tahap I di Papua Barat berdasarkan data yang kami terima sudah mencapai 70%, vaksinasi tahap 2 baru mencapai kisaran 50%. Nah, apalagi booster? Untuk itu, harus digenjot terus untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat,” jelasnya.

Lanjut dia, program vaksinasi bukan hanya menjadi tugas pemerintah, Satgas Covid-19 atau  TNI/Polri tetapi menjadi tanggungjawab semua elemen masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan sebagainya. “Kita semua di Papua Barat punya tugas yang sama untuk menaikan prosentasi vaksinasi di Papua Barat. Sekali lagi bukan untuk mengejar target tetapi sema-mata untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat dengan membentuk kekebalan komunal,”  terangnya.

Selain itu, dalam menghadapi varian baru Omicron, legislator dapil Papua Barat ini mengatakan bahwa pemerintah harus mengubah pola dalam menentukan kebijakan. Seperti dalam menentukan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan angka keterisian rumah sakit, sehingga nantinya fasilitas kesehatan tidak mengalami kelumpuhan. “Memang khusus di Papua Barat, ada sejumlah warga masyarakat yang memang enggan untuk divaksin. Bahkan ketika masyarakat didatangi tim untuk melakukan vaksin, masyarakat sudah menghadang dan menolak. Ini terjadi karena sosialisasi yang minim dan tidak membumi, selain itu karena terlalu banyak masyarakat yang  termakan berita hoax. Untuk itu, perlu dicari strategi baru. Misalnya, seperti yang akan dilakukan masyarakat suku Biak di Manokwari. Mereka tidak menggunakan kata vaksinasi tetapi imunisasi ataupun dengan menggendeng tokoh adat seperti para kepala suku, kepala kampung, RT/RW  untuk melakukan sosialisasi,” ujar Harvey.

Lebih lanjut Harvey menilai, pemberian vaksin booster merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu vaksin booster perlu diberikan kepada masyarakat secara gratis tanpa diskriminasi apapun untuk memastikan rakyat seluruhnya termasuk di Papua Barat  memiliki perlindungan terhadap Covid-19. (Omar)