Senin, Juni 17, 2024

Bupati dan Sekda Tambrauw Diminta Beri Kesempatan Anak Asli Tambrauw Jadi Pemimpin

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Salah seorang anggota Tim Pemekaran Kabupaten Tambrauw, Albert Asem, SE mendesak Bupati dan Sekda Tambrauw agar dapat memberi kesempatan kepada anak asli Tambrauw untuk menjadi pemimpin di daerahnya.

“Bupati dan Sekda perlu tahu sejarah dan latar-belakang pemekaran Kabupaten Tambrauw sehingga harus memberikan kesempatan kepada anak asli Tambrauw menjadi pemimpin. Artinya apa? Dalam hal pelelangan jabatan, Bupati dan Sekda  harus memberi prioritas bagi anak asli Tambrauw untuk menjadi pemimpin dengan menduduki sejumlah jabatan di pemerintahan Tambrauw, lebih khusus mereka yang terlibat sebagai Tim Pemekaran karena dengan kerja keras Tim Pemekaran kabupaten ini bisa hadir untuk menjawab persoalan dan pergumulan yang dialami masyarakat Tambrauw selama puluhan  tahun yang tertindas oleh pembangunan,” terang Asem Senin (18/4/2022).

Albert Asem pun menuturkan latar-belakang sejarah pembentukan Kabupaten Tambrauw yang berawal dari suatu keprihatinan dan perasaan senasib sehingga memunculkan  kesadaran kolektif anak-anak asli Tambrauw bahwa pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia  Tambrauw masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Papua Barat.

“Pemekaran Kabupaten Tambrauw yang dicetuskan pertama kali oleh Yoseph Thomas Hay, BA  saat beliau menyampaikan visi dan misi sebagai  calon Ketua LMA AKK (Amberbaken Kebar Karon) akhir tahun 1999/2000 di rumah Bapak  almahrum Hein Warijo,  Kenari Tinggi Manokwari. Pemikiran Thomas Hay kemudian menjadi pikiran dasar yang memberi semangat juang bagi anak-anak asli Tambrauw  menuju perubahan dengan mengupayakan agar daerahnya dimekarkan menjadi sebuah daerah otonom sendiri,” ujar Asem.

Menurut dia, semangat pemekaran yang dicetuskan Ketua LMA AKK menjadi sinyal positif yang kemudian ditangkap oleh pemuda AKK dengan melakukan seminar sehari di Anggi Room, Hotel Mutiara tahun 2003. “Seminari sehari itu dengan topik kajian terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah  tentang Penggabungan Wilayah Pemerintahan. Saat itu dipikirkan, apakah dengan penggabungan dua wilayah pada 2 kabupaten yang berbeda bisa dibentuk suatu daerah otonomi Baru?  Pikiran itu muncul karena wilayah Tambrauw itu ada sebagian di Kabupaten Sorong dan sebagian lainnya ada di Kabupaten Manokwari. Yang menjadi pembicara saat itu adalah DR. Agus Sumule,  Bpk. Tera Sawor dosen Unipa Manokwari,  Direktur LP3BH Yan Christian Warinussy, SH dan praktisi hukum lainnya   Metuzalak Awom, SH,” terang Albert.

Lanjut Albert, seminar sehari itu menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada Ketua LMA AKK yang kemudian membentuk Panitia Musyawarah Adat  I suku AKK. Dan pada tanggal 17-19 Desember 2004 digelar Musdat I masyarakat AKK di gedung BLK Sanggeng, Manokwari.

“Musdat I itu membicarakan tentang tapal batas tanah adat suku AKK yaitu sebelah timur batas Kali Kasi, sebelah Barat distrik Moraid, sebelah Selatan kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Pasifik. Dalam sidang adat tersebut dibahas juga tentang pemekaran wilayah suku Mpur dan Karoon dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat adat. Dan Musdat itu kemudian memutuskan dan merekomendasikan kepada LMA AKK untuk segera membentuk Tim Pemekaran Kabupaten Tambrauw dengan ketua Drs. Barnabas Sedik dan Deky Rumbiak sebagai sekretaris. Musdat I AKK ini pun dilanjutkan dengan Musdat AKK II yang berlangsung di aula SMA Oikumene, Manokwari. Dalam Musdat II ini, seluruh masyarakat asli Tambrauw berkomitmen untuk memperjuangkan pemekaran kabupaten Tambrauw. Dan setelah melalui perjuangan yang cukup panjang dengan pengorbanan baik materi hingga nyawa akhirnya cita-cita masyarakat asli Tambrauw untuk memiliki kabupaten sendiri terwujud dengan dimekarkannya kabupaten Tambrauw pada tahun 2008,” terang Albert.

Kata Albert, terbentuknya Kabupaten Tambrauw kini secara perlahan namun pasti dapat mengangkat harkat dan martabat orang asli Tambrauw dari ketertinggalan pembangunan fisik dan pembangunan manusia untuk sejajar dengan saudara-saudarinya yang ada di daerah lain. “Artinya apa? Pemekaran telah membuka lapangan kerja bagi anak asli Tambrauw dan juga warga masyarakat non Papua lainnya untuk bekerja di Tambrauw. Pemekaran itu juga memberi peluang dan kesempatan khusus bagi anak asli Tambrauw untuk pengembangan karir dan bisa menduduki posi jabatan strategis dalam pelaksanaan pembangunan bagi rayatnya. Namun dalam perkembangannya setelah sekian tahun, keberadaan Kabupaten Tambrauw ini nyatanya mulai tidak berpihak pada anak asli Tambrauw. Hal ini nampak misalnya formasi penerimaan baik pegawai maupun penerimaan STPDN tidak berpihak pada anak asli Tambrauw. Kami lihat, selama 3 tahun terakhir  bukan orang asli Tambrauw  mengikuti seleksi STPDN. Itu hanya salah satu contoh. Banyak orang yang dulu saat perjuangan pemekaran Kabupaten Tambrauw hanya sebagai penonton dan tertawa justru saat ini menjadi penikmat. Sedangkan mereka yang berjuang habis-habisan  seakan dilupakan. Itulah kenyataannya,” tandas Albert.

Untuk itu, mewakili Tim Pemekaran Kabupaten Tambrauw baik yang ada di Sorong dan Manokwari,  Albert  meminta kepada bupati dan Sekda Kabupaten Tambrauw agar dalam pelelangan jabatan harus memberi prioritas bagi anak asli Tambrauw, khususnya mereka yang terlibat sebagai Tim Pemekaran karena kerja keras mereka sehingga kabupaten ini bisa hadir untuk menjawab tantangan yang dihadapi sekian puluh tahun lamanya tertindas dan tertinggal.

“Dengan tegas kami menyampaikan kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Tambrauw agar pelantikan dapat mengutamakan orang asli Tambrauw yang dinilai telah memenuhi syarat kepangkatan agar dapat menduduki jabatan eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah kabupaten Tambrauw. Karena perlu diingat bahwa pembentukan Kabupaten Tambrauw merupakan aspirasi murni masyarakat dan diperjuangkan oleh anak asli Tambrauw dengan cara swadaya untuk menghadirkan kabupaten ini,” ujar Albert.

Dia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dari Distrik Selemkai hingga Distrik Kasi agar dengan cermat mengawal pelaksanaan pembangunan secara bersama. Kabupaten Tambrauw diperjuangkan karena ketertinggalan akses pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini  membuat anak asli Tambrauw sadar dan berkomitmen untuk bekerja menghadirkan kabupaten ini dan hal tidak bisa ditawar oleh siapapun dan dalam bentuk apa pun.

“Dengan kerja keras untuk menghadirkan kabupaten ini oleh Tim Pemekaran maka ada jabatan bupati dan sekda, dan sejumlah jabatan lainnya yang sekarang menjadi rebutan tanpa memikirkan mereka yang dengan jeri payah mengorbankan  waktu, keringat dan air mata bahkan taruhan nyawa demi menghadirkan kabupaten ini. Semangat perjuangan yang digaungkan pada saat demo yang dipimpin Albert Asem di halaman kantor gubernur Provinsi Papua Barat, Tambrauw harga mati dengan motto: Tambrauw untuk Tambrauw harus direalisasikan,” tandas Albert. (KN3)

 

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

two × 5 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir