Sabtu, Mei 18, 2024

DAP Wilayah Doberai Fasilitasi Masyarakat Adat Arfak Bicarakan Hak Kesulungannya

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai memfasilitasi pertemuan antara 7 suku di wilayah adat Arfak untuk membicarakan hak kesulungannya atas wilayah adatnya. Tujuh suku masyarakat adat Arfak itu mendiamai wilayah antara lain  seperti Warmomi, Wasirawi, Waramui , Kali Meidodga, Kali Kasi, Kali Amnam dan daerah Mosoi turun sampai kali Anari hingga ke Kebar lalu ke distrik Miyah Karon Tambrauw lanjut ke Amberbaken. Pertemuan yang berlangsung di Kantor DAP III Doberai itu dipimpin Ketua DAP Keliopas Meidodga dan Sekretaris Zakaris Horota pada Sabtu (7/5/2022)  dan  membah khusus aturan main dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di perut bumi, di atas tanah, di laut hingga angkasa  di wilayah adat di  7 suku  tersebut agar kelak dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.

“Saya koordinir masyarakat adat 7 suku agar dapat duduk dan bicara bersama mengenai hak kekayaan alam mereka  agar bisa di atur dengan baik. Misalnya,  bagaimana hubungan antara masyarakat adat dengan investor atau pemilik modal. Artinya, jika ada pemilik modal yang mau masuk harus taat pada aturan main yang telah ditetapkan. Tujuannya, agar investasi bisa jalan tetapi di sisi lain,  hak masyarakat adat juga harus dipenuhi dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian  lingkungan. Jangan sampai investor masuk dan garap hutan, hasil tambang sampai habis kemudian meninggalkan penderiataan bagi masyarakat adat. Ini yang tidak kami inginkan sehingga harus diatur baik,” terang Keliopas.

Dia kemudian mencontohkan kasus penambangan emas ilegal di Wosirawi. “Jika ada yang mau melakukan penambangan di sana, harus mengumpulkan semua  elemen masyarakat di Wosirawi, baik tokoh adat, pemuda, perempuan, anak, mahasiswa, intelektual yang berdomisili di kampung dan kota agar duduk untuk bicara bersama. Tujuannya agar keputusa yang dihasilkan bukan keputusan satu dua orang yang mengatasnamakan masyarakat tetapi keputusan bersama. Tujuannya, agar sebelum menghasilkan keputusan, semua aspek perlu dipertibangkan baik aturan adat, pun regulasi pemerintah. Hal itu demi kebaikan bersama. Misalnya soal pembagian hasil, atau siapa yang bertanggungjawab akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pengelolaan SDA itu dan sebaginya. Jangan main tabrak sana-sini,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekertaris Suku Arfak keturunan Irogi, Henok Rumansara dalam rapat tersebut juga mempertanyakan sejumlah surat mandat yang diberikan kepada  oknum putra Arfak untuk mencari bapak angkat untuk mengelola SDA yang sampai saat ini tidak jelas. “ Kami hanya minta ke depan, semua keputusan bisa dibahas di meja adat agar mencapai kesepatakan bersama,” ujarnya. (AN)

 

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

15 − 2 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir