MANOKWARI, Kasuarinews.id – Direktur LSM Lokataru Jakarta, Haris Ashar saat menjadi narasumber dialog internatif yang digagas LSM Sisar Matiti di Swiss belhotel, Manokwari beberapa waktu lalu menegaskan bahwa aneka konflik dan kekerasan yang terjadi di tanah Papua sampai hari ini hanya dapat diakhir dengan sebuah dialog bersama. Untuk itu, ia mengajak semua elemen masyarakat Papua untuk meyakinkan pemerintah akan pentingnya jalan dialog untuk mengakhiri semua konflik SDA yang berujung kekerasan di Papua.
![](https://kasuarinews.id/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-10-at-18.55.59.jpg")
“Saya melihat dialog sebagai solusi yang harus dilakukan dan dihadiri semua elemen baik tokoh adat pemuda, perempuan, agama TPN/OPM KNPB, DAP, LMA . Semua harus mendesak Pemerintah agar melakukan dialog agar bisa mengakhiri rentetan kekerasan yang dimulai sejak 1 Mei 1962 hingga kini. Dan semua pihak, baik pemerintah dan semua elemen masyarakat Papua seharusnya melihat dialog sebagai jalan tengah menyelesaikan masalah di Papua,” ujarnya.
Dia kemudian mencontohkan kasus penyerobotan SDA seperti penggusuran hutan adat sebagai rumah jutaan ekosistem margasatwa untuk dijadikan perkebunan singkong pada hal motif utama adalah ingin mengambil hasil kayu olahan.
Aktivis ini pun mengatakan selama ini pemerintah di Papua dibuat bodoh orang di pusat dengan menghilangkan kesadara bahwa Papua itu kaya dengan selalu menaikan anggaran Papua hingga trilyunan rupiah. “Pemerintah pusat kasih uang trilyunan rupiah ke Papua tetapi uang sebanyak itu mau apa? Infrastruktur saja kurang seperti toko, mall, pasar dan lainnya akhirnya uang yang banyak itu tidak terserap dengan baik dan benar bahkan banyak yang yang tidak digunakan sehingga bisa menjadi temuan yang berujung korupsi,” ungkap Haris.
Ia juga menyoroti banyak lahan di Papua yang dikuasi orang-orang pusat yang telah dikapling-kapling oleh kelompok tertentu sehingga masyarakat adat Papua hanya sebagai penonton.
“Kalau pemerintah apatis, saya ajak semua elemen di Papua bersatu untuk menyelamatkan SDA. Kelompok-kelompok masyarakat itu harus membangi tugas yang jelas untuk melakukan advokasi dan evaluasi terus menerus,” ungkapnya.
Di sisi lain, Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH.SH mengatakan bahwa jika pemerintah punya keprihatinan untuk orang Papua seharusnya Komnas HAM Papua Barat serta Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR ) segera dibentuk sesuai pasal 14 UU Otsus Papua.
Samuel Awom dari Kontras Papua mengatakan bahwa sesuai dengan road map dari LIPI, ada 3 akar masalah Papua seperti distorsi sejarah, integrasi Papua ke Indonesia kemudian diskriminasi pelanggaran HAM seperti Abepura berdarah, Wasior Berdara ,Wamena Berdara yang tak kunjung selesai. “Karena hal-hal itu belum dibereskan sehingga selalu ada kekerasan baru yang dilakukan TNI/Polri dan juga TPN/OPM sehingga rakyatlah yang menjadi korban,” ungkapnya menambahkan dialog adalah jalan keluar bermartabat untuk mengakhiri segala konflik di Papua. (AN)
