Sabtu, April 20, 2024

Ini Yang Disampaikan Pj.Gubernur Papua Barat Saat Bertemu Wamendagri

JAKARTA, Kasuarinews.id – Rapat pembahasan terkait implikasi pendanaan program dan kegiatan dalam APBD Provinsi Papua Barat, sebagai dampak terbentuknya DOB Provinsi Papua Barat Daya dan pembahasan isu-isu terkait lainya digelar  di gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta, pada Selasa (24/01/2023).   Rapat ini dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Wempy Wetipo dan dihadiri oleh Kementrian PAN RB, Kementrian Keuangan, Kementrian PPN/Bapenas, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pemprov Papua Barat, Pemprov Papua Barat Daya, Pemkab Manokwari dan Pemkab Tambrauw.

Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo, SH, MH dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa ada penambahan alokasi dari DTI tahun sebelumnya untuk Pemprov Papua Barat, penambahan ini sebagai dampak pembentukan DOB Papua Barat Daya, terkait dengan keterbatasan pendanaan infrastruktur perhubungan, air bersih, telekomunikasi, energi listrik dan sanitasi lingkungan.

Dampak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya berimplikasi pada pendanaan program dan kegiatan APBD Papua Barat. Hal ini menjadi poin penting yang disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si pada rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri tersebut. Paulus Waterpauw menyampaikan kondisi keuangan, kepegawaian, dan isu-isu lain yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai dampak dari DOB.

Seperti halnya sisi kepegawaian, dari 5000-an ASN sebagaimana lebih dari 50 persen di antaranya mesti pindah ke Papua Barat Daya. Akan tetapi yang terealisir pindah baru 99 orang.  Sementara itu, belum berfungsinya DPR Papua Barat Daya, menyebabkan anggota DPR dari Dapil (Daerah Pemilihan) Papua Barat Daya hingga kini masih dalam naungan Provinsi Papua Barat.

Hal ini membuat Kementerian Keuangan meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat membuat Rancangan Anggaran Belanja dari enam kabupaten di Papua Barat Daya.

Kondisi ini tentu membuat tergerusnya pikiran dan tenaga perangkat Pemerintahan Provinsi Papua Barat, karena mesti juga memikirkan masalah klasik seperti stunting, busung lapar, dan  kemiskinan ekstrem dengan anggaran yang minim sebagai dampak pemekaran wilayah.

Lanjut Penjabat Gubernur Waterpauw meminta agar kementerian terkait mempertimbangkan dan meninjau kembali Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Provinsi Papua Barat. Hal ini menjadi strategis agar bisa menunjang pergerakan pembangunan.

Tentu Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi, dan apapun keputusan dari Pemerintah Pusat, sebagai Pejabat Gubernur saya akan menerima, menghormati dan loyal.

Poin yang dipaparkan mendapat apresiasi Wakil Mendagri Jhon Wempi Wetipo akan membawa permasalahan ini kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin. Selain itu tentunya melakukan koordinasi dengan Kementerian lainnya juga. (KN2)

 

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

five × 1 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir