Sabtu, Mei 18, 2024

Jatuh Korban Jiwa, JDP Desak Pemerintah Pusat Tunda Pemekaran DOB di Tanah Papua

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Jaringan Damai Papua (JDP) lewat Jubirnya Yan Ch. Warinussy, SH dalam pres rilis terbarunya mendesak pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo agar segera menghentikan dan atau menunda rencana implementasi kebijakan pemekaran wilayah otonomi baru di Tanah Papua khususnya di wilayah Pegunungan Tengah. Hal itu menyusul gelombang aksi protes belakangan ini di pelbagai daerah di Papua dan Jakarta yang menolak pemekaran DOB di tanah Papua yang mengakitbakan jatuhnya korban jiwa.

“Jaringan Damai Papua (JDP) menyampaikan keprihatinan atas kembali terjadinya kekerasan di ang menimbulkan korban jiwa pada aksi demo menolak pemekaran wilayah Pegunungan Tengah,  Selasa (15/3) di Dekai, ibukota Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Jatuhnya korban, 2 (dua) warga sipil tewas atas nama Yakin Meklok (31) dan Hesron Weipsa (21) serta sekitar 7 (tujuh) orang luka berat dan kritis yaitu Luky Kobak (21), Anton Itlay (23), Setty Kobak (23), Ruben Koroman (23), Lukas Busup (37), Miren Omu (22) dan Ance Kenyenga (17) sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Karena lagi-lagi rakyat sipil harus menjadi korban penembakan yang diduga terjadi akibat tindakan aparat keamanan yang sesungguhnya berlebihan dan cenderung bersifat melawan hukum bahkan menjurus kepada dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat sebagai diamanatkan di dalam UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,” ujar Warinussy, Rabu (16/3/3/2022).

Untuk itu, sebagai Juru Bicara JDP, pihaknya mendesak Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo agar menghentikan dan atau menunda rencana implementasi kebijakan pemekaran wilayah otonomi baru di Tanah Papua khususnya di wilayah Pegunungan Tengah. Sekaligus Presiden dapat melaksanakan dialog secara damai dengan duduk bersama seluruh elemen masyarakat Papua di wilayah Pegunungan Tengah, guna mencari solusi mengenai pemekaran itu sendiri. Bertemu dengan rakyat Papua bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menjadi penting saat ini.

“JDP menyarankan agar pertemuan tersebut hendaknya juga menghadirkan seluruh elemen rakyat Papua, termasuk pimpinan agama dan Dewan Adat Papua (DAP). JDP sangat mengimpikan terjadinya penyelesaian persoalan pemekaran wilayah Papua dengan memberi kesempatan pertama dan utama kepada rakyat Papua di wilayah yang hendak dimekarkan untuk menyampaikan pandangannya secara demokratis dan dipertimbangkan oleh negara dan pemerintah daerah. Jatuhnya korban akibat demo di Dekai, menurut JDP perlu diinvestigasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan seperti Polri dan Komnas HAM guna mendudukkan permasalahan tersebut secara proporsional menurut hukum,” tandas Warinussy. (KN3)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

16 + 6 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir