Sabtu, April 20, 2024

JDP Nilai Presiden Jokowi Tidak Punya Komitmen Tuntaskan Konflik Sosial-Politik di Tanah Papua

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Jaringan Damai Papua (JDP) lewat Jubirnya Yan Ch. Warinussy, SH dalam keterangannya, Selasa (30/8/2022) memandang bahwa Presiden Joko Widodo sama sekali tidak memiliki komitmen yang teguh dalam menyelesaikan konflik sosial-politik di Tanah Papua. Hal itu diungkapkan JDP menyikapi Kiunjungan Presien RI ke Papua pada Selasa, 30 Agutus.

“Jaringan Damai Papua (JDP) menyampaikan keprihatinannya atas kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini, Selasa (30/8) ke Tanah Papua yang sangat singkat dan bersifat seremonial belaka,” ungkap Warinussy.

Sebagai Juru Bicara JDP, Warinussy memberi tanggapan dingin dan prihatin jika seorang Presiden selaku Kepala Negara datang mengunjungi Tanah Papua yang terus bergejolak seakan melepas kepenatan saja. Kepenatan dari hingar bingar kasus besar seperti dugaan pembunuhan berencana terhadap anggota polisi Brigadir J oleh sesama polisi di bawah pimpinan Irjen Pol.Ferdy Sambo.

Padahal, kata Warinussy,  konflik bersenjata di Tanah Papua yang juga diketahui Presiden Joko Widodo masih terus berlangsung. Bahkan baru saja beberapa hari lalu terjadi pembunuhan berencana disertai mutilasi terhadap sekitar 4 (empat) warga sipil Papua, yang turut melibatkan sekitar 6 (enam) oknum anggota TNI.

“JDP memandang bahwa Presiden sama sekali tidak memiliki komitmen yang teguh dalam menyelesaikan konflik sosial-politik di Tanah Papua. Padahal konflik di Tanah Papua sudah berlangsung lebih dari 50 tahun. Kedatangan Presiden ke Tanah Papua seyogyanya diagendakan pula untuk memberi kesejukan bagi rakyat Papua yang senantiasa mendambakan perdamaian. Sehingga pertemuan dengan berbagai kalangan di masyarakat Papua sesungguhnya mesti menjadi prioritas dalam agenda kedatangan Presiden Joko Widodo. Bahkan Presiden Joko Widodo cenderung mengabaikan langkah penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Tanah Papua. Utamanya melalui langkah konkrit dan berdasar hukum sebagai diatur dalam ketentuan pasal 45 dan pasal 46 UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” terang Warinussy.

 JDP, kata Warinussy,  senantiasa menyerukan agar Presiden segera mengambil langkah awal dengan menyatakan dimulainya Jedah Kemanusiaan (Humanitarian pause) di Tanah Papua sebagai langkah awal dimulainya dialog untuk membangun perdamaian di Tanah Papua. “Presiden juga perlu segera menunjuk seorang tokoh kunci yang bertugas mempersiapkan langkah awal dialog dengan semua kalangan yang berkepentingan dalam konflik sosial politik di Tanah Papua, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Tokoh ini juga bertanggung jawab dan berkomunikasi langsung dengan Presiden dalam mempersiapkan dialog Jakarta-Papua sejak sekarang ini,” tadnas Warinussy. (KN3)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

3 × 4 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir