Jumat, Mei 17, 2024

Kabiro Pemerintahan Papua Barat Sebut Pentingnya Data Valid untuk Dukung Pembangunan di Daerah

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, Agustinus M Rumbino, S.IP mengatakan data yang valid sangat penting dan diperlukan untuk mendukung perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah sehingga tidak ada kesalahan ke depannya.
“Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa data adalah jenis kekayaan baru bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid merupakan salah satu modal utama untuk mencapai kesuksesan pembangunan sebuah negara,” kata Rumbino saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi pada Selasa (1/11/2022) di salah satu hotel di Manokwari.

Rumbino mengatakan, persoalan data valid masih menjadi persoalan di negara ini, termasuk di Papua Barat dikarenakan pengumpulannya masih terkotak-kotak di masing-masing instansi/OPD, hingga perbedaan metode data sehingga menyebabkan data yang dihasilkan pun berbeda-beda.

Menurutnya, kondisi ini tentu menimbulkan kebingungan bagi para pengguna data, terutama dalam hal pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah, baik dalam perencanaan maupun evaluasi hasil pembangunan.

Dia mengatakan, lahirnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), sebagai kebijakan pemerintah yang mengarahkan semua lembaga terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam hal menyediakan data statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Rumbino, Biro Pemerintahan Setda Papua Barat berharap agar setiap OPD di Papua Barat dapat memberi dukungan data dalam raktor tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. “Saya harap sumua OPD yang hadir dalam pertemuan  Rakor ini maupun yang tidak hadir agar bisa memberi dukungan dengan menyampaikan  data yang valid pada Rakor tugas juga wewenang gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah ke depan. Sebab rakor kali ini terkait dengan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Penyampaian data ini tidak mudah karena selain pandemi Covid-19 yang belum usai,  tetapi juga masalah administrasi sehingga sedikit terkendala. Selain itu, sinergitas antar sejumlah Satker belum berjalan baik dan hal itu akan segera dibereskan,” jelas Rumbino menambahkan ke depan akan dilakukan pertemuan lagi untuk mengumpulkan semua data yang dibutuhkan agar dapat dilaporkan kepada Depdagri. (KN1)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ten − seven =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir