Jumat, April 19, 2024

Kadis Ketahanan Pangan Papua Barat Sebut Akurasi Data Penting Untuk Tangani Sejumlah Persoalan di Daerah

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Lazarus Ullo, SP, M.Si kepada Kasuarinews.id pekan lalu mengatakan bahwa akurasi data sangat penting untuk menangani sejumlah persoalan penting di Papua Barat.

Menurut Lazarus penanganan sejumlah persoalan di Provinsi Papua Barat selama ini tidak maksimal dan jauh dari sasaran karena terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian data. “Artinya, data itu tidak akurat. Saya kasih contoh saja, penanganan persoalan stunting yang ditekankan Pj. Gubernur saat Raker Kepala Daerah di Sorong beberapa waktu lalu. Karena ada perbedaan data antara kabupaten/kota dan provinsi sehingga penyalurkan bantuan untuk penanganan stunting itu banyak yang tidak tepat sasaran. Stunting itu hanya salah satu masalah, belum dengan persoalan lainnya seperti keluarga kurang mampu, keluarga  rentan, keluarga miskin dan lain-lain. Data masih banyak yang tidak akurat,” tegas Lazarus.

Untuk itu, Lazarus menyarankan agar perlu adanya perbaikan data dan peringkatan koordinasi antara kabuapten/kota dan provinsi sehingga dengan adanya data yang akurat permusahan kebijakand an program untuk menangai persoalan di daerah dapat berjalan baik dan benar seperti misalnya  pemberian bantuan yang akan tepat sasaran atau penanganan stunting.

Sebelumnya,  Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, Agustinus M Rumbino, S.IP mengatakan data yang valid sangat penting dan diperlukan untuk mendukung perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah sehingga tidak ada kesalahan ke depannya.
“Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa data adalah jenis kekayaan baru bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid merupakan salah satu modal utama untuk mencapai kesuksesan pembangunan sebuah negara,” kata Rumbino saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi pada Selasa (1/11/2022).

Rumbino mengatakan, persoalan data valid masih menjadi persoalan di negara ini, termasuk di Papua Barat dikarenakan pengumpulannya masih terkotak-kotak di masing-masing instansi/OPD, hingga perbedaan metode data sehingga menyebabkan data yang dihasilkan pun berbeda-beda.

Menurutnya, kondisi ini tentu menimbulkan kebingungan bagi para pengguna data, terutama dalam hal pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah, baik dalam perencanaan maupun evaluasi hasil pembangunan.

Dia mengatakan, lahirnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), sebagai kebijakan pemerintah yang mengarahkan semua lembaga terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam hal menyediakan data statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Rumbino, Biro Pemerintahan Setda Papua Barat berharap agar setiap OPD di Papua Barat dapat memberi dukungan data dalam raktor tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. “Saya harap sumua OPD yang hadir dalam pertemuan  Rakor ini maupun tidak agar bisa dukung data yang valid pada Rakor tugas juga wewenang gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah ke depan. Sebab rakor kali ini terkait dengan tugas juga wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Penyampaian data ini tidak mudah karena selain pandemi Covid-19 yang belum usai,  tetapi juga masalah administrasi sehingga sedikit terkendala. Selain itu, sinergitas antar sejumlah Satker belum berjalan baik dan hal itu akan segera dibereskan,” jelas Rumbino. (KN1)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

5 + 13 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir