Jumat, April 19, 2024

Komnas HAM RI Diminta Lakukan Investigasi Dugaan Penganiayaan 7 Warga Sinak, Kabupaten Puncak

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Praktisi Hukum dan Pegiat HAM di tanah Papua, Yan Ch. Warinussy, SH mendukung dilakukannya investigasi terhadap dugaan telah terjadinya penganiayaan terhadap sekitar 7 (tujuh) orang anak di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua oleh anggota TNI. Salah satu dari korban penganiayaan yang bernama Makilon Tabuni diduga meninggal dunia. “Sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatima Maulidiyanti. Saya kita langkah investigasi didasarkan kuat pada amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Sehingga sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) untuk segera melibatkan diri untuk melakukan investigasi dugaan pelanggaran HAM dalam menguarai kasus penganiayaan terhadap ketujuh anak di Distrik Sinak tersebut,” terang Warinussy, Kamis (3/3/2022).

Kata dia, dasar bagi langkah Komnas HAM RI terdapat dalam amanat pasal 7 huruf b dan pasal 9 huruf a dan huruf f dari Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Dimana diduga kuat perbuatan para anggota TNI yang diduga terlibat penganiayaan dan atau penyiksaan terhadap ketujuh orang anak tersebut cenderung memenuhi unsur perbuatan pembunuhan dan penyiksaan sebagai dimaksud di pasal 9 UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Oleh sebab itu, Komnas HAM RI berdasarkan amanat pasal 18 dan pasal 19 UU Pengadilan HAM memberi mandat hukum bagi Komnas HAM RI untuk menyelidiki kasus Sinak yang diduga sebagai sebab wafatnya Makilon Tabuni dan keenam rekannya mengalami luka-luka saat ini.

“Tugas Komnas HAM RI tersebut dalam melakukan penyelidikan sangat penting dan mendesak untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup mengenai telah terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi untuk menjawab dan mengungkap tabir yang oleh pihak TNI disebut hoaks, maka investigasi hak asasi manusia atas kasus Sinak penting dan mendesak untuk dilakukan sekarang ini di bawah kewenangan Komnas HAM RI,” tandas Warinussy. (KN-3)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

16 − six =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir