Sabtu, Juli 20, 2024

Kunker ke Kota Sorong, Wamendagri Bertemu Para Kepala Daerah Bahas Persiapan Penyelenggaraaan Pemerintahan Provinsi PBD

SORONG, Kasuarinews.id – Wakil Mengteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) John Wempi Wetipo  bersama Komisi II DPR RI serta Komite I DPD RI pada Senin (21/11/2022) melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong  dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat Daya. Dalam Kunker ini digelar pertemuan bersama para kepala daerah yang wilayahnya termasuk dalam cakupan Provinsi PBD di aula Gedung Lambertus Jitmau, Kota Sorong.

George Yarangga, A.Pi, MM selaku Penjabat Walikota Sorong di awal pertemuan mengucapkan selamat datang kepada Wakil Menteri Dalam Negeri bersama Anggota Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI. Menurut dia, lahirnya Provinsi Papua Barat Daya sebagai pelepas kerinduan sejak lama warga masyarakat Sorong Raya. “Kami Pemerintah Kota Sorong selaku Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya siap mendukung penuh dalam penyiapan sarana dan prasana pembangunan,” ujarnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa semua pihak memiliki peran yang berbeda dalam perjuangan lahirnya Daerah Otonom Baru bernama  Provinsi Papua Barat Daya sehingga tidak ada oknum atau kelompok yang mengklaim paling berjasa.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun, SH, MH mengatakan  pertemuan yang digelar hari ini karena peran orang lain pada masa lalu. “Kita berkumpul hari ini di tempat ini karena ada orang lain di hari kemarin yang sudah bekerja. Dalam hidup sebagai makhluk sosial, kita hidup bersama orang lain. Kita harus belajar dan paham sejarah secara utuh. Jangan belajar memahami sejarah hanya dari ‘katanya’. Saya mengabdi 25 tahun untuk Papua dan saya sangat mencintai tanah ini. Kita perlu mengucap syukur bahwa perjuangan panjang ini sudah menemukan titik terang dengan lahirnya Daerah Otonom Baru, Provinsi Papua Barat Daya. Tetapi saya berpesan bahwa jangan jadikan kesempatan mengejar atau menduduki jabatan hanya sebagai ajang korupsi, STOP!. Tetapi tolong menggunakan jabatan sebagai amanah dalam melayani masyarakat. Pemekaran ini jangan dijadikan sebagai alat pemecah belah kesatuan dan persatuan,” ungkap Watubun.

Anggota Komite I DPD RI,  Filep Wamafma, SH, M.Hum mengatakan indikator Papua maju adalah orang Papua itu sendiri. “Maka dari itu jangan ada anak Papua yang putus sekolah. Sektor Pendidikan dan Kesehatan menjadi poros sentral dalam pembangunan tanah Papua di masa depan,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH  dalam pertemuan tersebut mengatakan, ada 12 agenda utama kesiapan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. “Diantaranya yaitu, Peresmian Daerah dan Pelantikan Penjabat Gubernur; Pembentukan Perangkat Daerah dan Manajemen ASN; Penyusunan Pergub tentang R-APBD Provinsi; Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP); Pengisian DPR RI, DPD RI, san DPR Papua, Penetapan Dapil pada Pemilu 2024; Penyerahan Aset dan Dokumen; Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); Penyiapan Sarana Prasarana Pemerintahan; Hibah; Cipta Kondisi Pasca Pengundangan; Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur; dan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi. “Untuk mengawal 12 agenda utama dalam roadmap, Kementerian Dalam Negeri membentuk Satgas Pengawalan Daerah Otonom Baru selama masa transisi pasca pengundangan sampai dengan terbentuknya pemerintahan daerah di Peovinsi Papua Barat Daya,” ungkapnya. (KN4)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

16 − twelve =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir