Sabtu, Mei 18, 2024

Legislator Tambrauw Ini Minta Perbanyak Pelatihan Sistem Informasi RAB Desain Pembangunan Kampung

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, Dominggus Manim meminta pemerintah daerah Tambrauw lewat OPD teknis terkait agar lebih memperbanyak pendidikan dan pelatihan sistem informasi RAB desain pembangunan kampung.

“Kalo bisa pelatihan dan pendidikan seperti itu lebih banyak dilakukan dengan waktu yang agak lama. Kalau cuma hanya  4 hari, tidak cukup. Itu tentu berkaitan dengan pembiayaan tetapi harus dibicarakan untuk dicari jalan keluar. Kita di dewan siap bantu,” ujar Dominggus, Senin (1/8/2022).

Menurut politisi Golkar ini,  SDM di Kabupaten Tambrauw sangat terbatas, terutama yang ada di kampung-kampung untuk dapat mengelola dana kampung dengan baik dan benar, apalagi sampai merancang program. “Kita di Tambrauw SDM masih terbatas. Ada aparat kampung yang sampai saat ini untuk baca dan tulis saja sulit, apalagi harus pakai laptop atau komputer  untuk buat laporan dengan aplikasi yang agak rumit. Ini memang berat namun perkembangan zaman mendorong kita untuk harus ikut menyesuaikan diri. Untuk itu, kami dari pihak dewan mendorong agar pemerintah daerah lewat OPD terkait dapat membuat pelatihan dan pendidikan sesering mungkin dengan waktu yang agak lama. Kalo bisa 1 tahun 2 kali selama 1 minggu,” ungkap Dominggus.

Dia mengatakan, hal itu bertujuan agar seluruh aparat kampung terutama yang bertanggungjawab mengelola dana kampung dapat membuat perencanaan program dengan baik dan benar hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya sehingga program tersebut dapat tepat sasaran dan memiliki dampak dalam masyarakat. “Program tersebut sangat baik, tetapi mengapa baru dilasanakan beberapa tahun belakangan ini dan  tidak dari tahun 2015,” terang Dominggus.

Dia juga secara khusus menyoroti dana kampung yang seringkali  bocor di tengah jalan, bahkan sampai saat ini. “Saya kasih contoh saja. Pencairan dana kampung tahap I Rp.300 juta. Setelah itu, pendamping minta Rp. 10 juta dengan alasan pengurusan dokumen-dokumen, ada masalah di kampung kasih keluar Rp. 10 juta, ada orang meninggal di kampung kasih keluar Rp. 10 juta, ada orang sakit kasih keluar Rp. 10 juta lagi dan macam-macam hal lainnya. Ini pengalaman kongkrit. Dan bisa jadi dari Rp. 300 juta itu, yang tersisa Rp.100 juta saja bahkan kurang dari angka itu. Dengan dana Rp. 100 juta itu, mau bangun apa di kampung? Kita jangan bakutipu sudah,” tandas Dominggus.

Ia juga menyoroti secara khusus uang dokumen yang sering diminta pendamping kampung yang nilainya bervariasi mulai dari Rp.10 juta bahkan lebih. “Setahu saya, pendamping kampung itu sudah digaji oleh negara, tetapi mengapa masih ada pemotongan lagi. Saya adalah sekretaris kampung sehingga tahu betul situasi itu. Pendamping itu kan sudah digaji oleh negara mengapa harus minta uang dokumen segala,” tanya Dominggus sambil berharap pemerintah daerah dapat melihat hal tersebut dan mencari solusinya.

“Intinya, kita dari dewan ingin, agar dana kampung itu dikelola dengan baik dan benar untuk pembangun di kampung, bukan dihabiskan hanya untuk kepentingan 1 atau 2 orang. Sekali lagi, dana kampung itu bukan uangnya kepala kampung, bukan uangnya pendamping kampung tetapi pemerintah kasih uang itu untuk melaksanakan pembangunan di kampung sehingga program apa yang mau dilakukan di kampung harus dibicarakan bersama,” tandas Dominggus. (KN1)

 

 

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

eight − seven =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir