Sabtu, Mei 18, 2024

LP3BH Manokwari Desak Kejati Papua Barat Beri Penjelasan Soal ‘Nasib’ Perkara Dugaan Tipikor Pengadaan Septic Tank di Raja Ampat

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Ch. Warinussy, SH kembali mempertanyakan “nasib” berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 223 Septic Tank Individual pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran (TA) 2018.

“Kepada Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Juniman Hutagaol dan jajarannya perlu memberi penjelasan mengenai “nasib” perkara tersebut. Sebab Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat telah pernah menetapkan seorang tersangka berinisial MNU, yang konon adalah adik kandung Bupati Raja Ampat Abdul Fatis Umlati saat ini. Ternyata penetapan Kajati PB “dilawan ” oleh MNU melalui proses praperadilan di Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B dan dimenangkan. Sehingga penetapan Kajati PB terhadap MNU sebaga tersangka dibatalkan oleh putusan praperadilan tersebut,” ungkap Warinussy dalam keterangan tertulis yang diterima  Selasa (14/6/2022).

Menurut Warinussy, pernah mantan Kajati PB Wilhelmus Lingitubun melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus)  Syafiruddin, SH, MH di akhir tahun 2020 menyatakan bahwa Kejati PB akan menetapkan tersangka perkara tersebut pada awal tahun 2021 yang lalu. Bahkan telah disampaikan nilai kerugian negaranya berkisar di angka Rp.4 Milyar.

“Saya kira dalam era keterbukaan (transparansi) saat ini, hendaknya Kajati PB dan jajarannya menjelaskan “dimana” gerangan “nasib” berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan septic tank individual di DPUD Kabupaten Raja Ampat tersebut. Seyogyanya juga Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat dan jajarannya dapat ikut memantau dan menyelidiki aspek mal administrasi dalam proses hukum perkara ini di Kejati Papua Barat. Jika terdapat langkah penghentian penyidikan oleh Kajati Papua Barat, maka saya menjamin kami (LP3BH) akan menempuh langkah hukum dengan melakukan upaya praperadilan terhadap Kajati Papua Barat terkait perkara tersebut,” tandas Warinussy. (KN2)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

eighteen − five =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir