Sabtu, April 20, 2024

LP3BH Manokwari Sambut Positif Penetapan IS, Oknum Perwira TNI sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat Paniai

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Ch. Warinussy, SH memberi apresiasi positif kepada Jaksa Agung Republik Indonesia yang telah menetapkan seorang oknum perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai tersangka dalam perkara dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Paniai Tahun 2014.

“Inisial oknum tersebut adalah IS, yang konon pernah memimpin atau setidaknya memegang kendali komando atas pasukan teritorial TNI di Enarotali, Paniai, Papua tahun 2014 yang lalu,” urai Warinussy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/4/2022).

Kata dia, kurang lebih 8 (delapan) tahun semenjak peristiwa penembakan oleh sekelompok pasukan TNI terhadap warga sipil di lapangan Karel Gobay, Enarotali-Paniai, Papua telah merenggut nyawa 4 (empat) warga sipil yang diantaranya adalah anak sekolah serta 21 orang korban luka-luka. Kemudian semenjak ditetapkannya Tim Penyidik oleh Jaksa Agung RI berdasarkan Keputusan Nomor : 267/1021 tanggal 03 Desember 2021, maka di bawah pimpinan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), 22 Jaksa Senior bekerja melakukan penyidikan atas hasil kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai penyelidik berdasarkan amanat UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Penyidikan mana dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor : Print-79/A/JA/12/2021, tanggal 3 Desember 2021. Tim yang berada secara teknis di bawah pimpinan Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus telah melakukan pemeriksaan terhadap 50 orang saksi yang berasal dari warga sipil 7 orang, anggota TNI 25 orang dan anggota Polri 18 orang serta 6 orang ahli. Sehingga ditetapkan oknum perwira TNI berinisial IS tersebut sebagai tersangka peristiwa pelanggaran HAK Berat Paniai. Hal mana didasarkan pada pasal 42 ayat (1) jo pasal 9 huruf a Jo pasal 7 huruf b UU No.26 Tahun 2000 dan pasal 40 Jo pasal 9 huruf h jo pasal 7 huruf b UU No.26 Tahun 2000.

Sebagai Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, Warinussy, meminta perhatian Jaksa Agung RI agar segera melimpahkan berkas perkara peristiwa Pelanggaran HAM Berat Paniai ini ke Pengadilan yang bewenang. Bahkan diharapkan demi terpenuhinya rasa keadilan dari para korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, maka Presiden Republik Indonesia dapat mengeluarkan Keputusan Pembentukan Pengadilan HAM di Pengadilan Negeri Jayapura kelas I A. Selambat-lambatnya dalam pertengahan tahun 2022, pengadilan HAM dapat dibentuk di Jayapura berdasarkan amanat pasal 45  ayat (1) dan ayat (2) UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

“Bagaimanapun keadilan bagi para korban dan keluarga mereka di Enarotali, Paniai, Provinsi Papua mesti diletakkan sebagai awal dan indikator dalam mengukur efektifitas penagakan hukum dalam konteks penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM Berat di Paniai tersebut, dan bukan karena mengejar terpenuhinya tuntutan dunia internasional yang bisa berakhir pada utopia dan atau pencitraan wajah penghormatan hukum dan HAM semata di tanah Papua dan Indonesia,” tandas Warinussy. (KN3)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

13 + seventeen =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir