Minggu, April 21, 2024

LP3BH Pertanyakan Mengapa Pemilik Modal dan Pemilik Ekskavator Tidak Tersentuh Hukum dalam Kasus Penambangan Ilegal di Kali Wariori

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Ch. Warinussy, SH kembali mempertanyakan penetapan 31 orang penambang yang dikategorikan ilegal (tanpa ijin) oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit.Reskrimsus) Polda Papua Barat saat ini.

“Ke-31 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka paska dilakukan “pengamanan” terhadap 46 orang saat operasi penangkapan di wilayah Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat pada Sabtu (16/4) lalu. Saat itu dilakukan operasi oleh Tim Gabungan Ditreskrimsus Polda Papua Barat dan Satuan Brimob Polda Papua Barat ke lokasi tempat kejadian perkara (TKP). Saya ingin mempertanyakan apakah diantara ke-31 orang yang disebut terbagi dalam 3 (tiga) kelompok tersebut ada pemberi kerja atau boss yang memberi modal kerja bagi mereka di Kali Wariori? Apakah diantara mereka ada juga pemilik ekskavator yang ditangkap dan dijadikan tersangka?,” ujar Warinussy dalam pres rilisnya beberapa waktu lalu.

Sebab kata dia, jika pemilik modal dan pemilik alat berat tidak pernah dijamah oleh aparat penegak hukum seperti halnya polisi, maka dirinya yakin kegiatan penambangan ilegal akan tetap eksis berlangsung di Wariori dana sekitarnya. Serta akan terus berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem setempat.

“Saya juga mempertanyakan mengapa Polda Papua Barat menyatakan terjadi kejahatan lingkungan, tetapi para tersangka dan perbuatannya justru diselidiki dan disidik dengan menggunakan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ? Kenapa tidak dipakai UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ? Dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?,” ungkap Warinussy.

Menurut Warinussy, sebaiknya operasi penegakan hukum mesti dilaksanakan dengan satu kepastian bahwa para penambang atau calon penambang serta para pemodal usaha ilegal ini dapat jera berusaha lagi di wilayah kali Wariori dan sekitarnya sepeninggal tertangkapnya 46 orang diatas yang 31 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Papua Barat.

“Harus pula dipastikan bahwa barang bukti emas seberat 136,97 gram yang ditemukan oleh anggota polisi Polda Papua Barat saat ditangkapnya 46 orang tersebut jumlah beratnya tetap sama hingga perkara ini dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Demikian juga ketiga alat berat jenis exavator yang disita oleh polisi mesti tetap melekat dalam berkas perkara para terdakwa hingga ke pengadilan. Jangan sampai ditengah jalan ada permohonan pinjam pakai dari pihak lain yang justru sama sekali tidak diproses hukum oleh polisi dalam perkara ini,” tandasnya. (Omar)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

17 − fourteen =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir