Sabtu, April 20, 2024

Mangkir dari Panggilan, Polisi Jemput Paksa Oknum Anggota DPR Papua Barat Terduga Korupsi Dana Hibah

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Ā Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat mengamankan oknum anggota DPR Papua Barat jalur Otsus berinsial YY, terduga pelaku tindak pidanaĀ korupsi dana hibah yang diperuntukan bagi Ā Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (Kawal). Dana hibah sebesar Rp 6,1 Miliar itu berasal dari APBD Induk Papua Barat Tahun 2018 dan APBD Tahun 2019

Dirkrimsus Polda Papua Barat, Kombes Pol Romylus Tamtelahitu, S.Sos.,S.I.K.,M.Krim mengatakan penangkapan dilakukan karena YY mangkir dari penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat. Penangkapan itu dilakukan setelah anggota kepolisian mengendus keberadaannya YY di daerah Kwawi Ketapang, dekat tempat penyeberangan pulau Mansinam, ManokwariĀ  pada Ā Selasa (06/12/2022).

ā€œPenyidik mengendus keberadaan YY, menemukannya kemudian ditangkap dan digiring ke Mapolda untuk diminta keterangannya. Saat dimintai keterangan di Polda, Ā YY didampingi Ā pengacara. Dan setelah pemeriksaan YY dijadwalkan langsung ditahan oleh penyidik Tipikor Polda di rutan Mapolda Papua Barat. Kita langsung melakukan penahanan kepada yang bersangkutan, setelah diperiksa,ā€ kata Romylus Tamtelahitu.

Sebelumnya YY telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah Tahun 2018 dan 2019 yang diperuntukan bagi Ā Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (Kawal). Dan dari hasil perhitungan kerugian negara, terdapat anggaran senilai Rp 4,3 milyar yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dia dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) dan/atau 3 Undang Undang RepubIik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan di tambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Ancaman hukumannya adalah paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit senilai Rp. 200.000.000 dan paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000.

Sementara itu, aktivias HAM yang juga Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Ch. Warinussy, SH memberi hormat dan apresiasi kepada Kapolda Papua Barat dan jajarannya yang telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana hibah pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL). Diduga anggaran yang berasal dari dana hibah Tahun Anggaran 2018, Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019. Dana tersebut diduga dianggarkan dan dicairkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat.

ā€œSebagai salah satu pejabat penegak hukum di Tanah Papua dan Provinsi Papua Barat, saya mengapresiasi langkah progresif Kapolda Papua Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit.Reskrimsus) yang telah mengeluarkan penetapan tersangka berinisial YY. Saya tidak ingin mengomentari hal-hal terkait ranah kewenangan penyidik, karena proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sudah dilakukan secara transparan dan profesional. Terpenuhinya 2 (dua) alat bukti adalah syarat mutlak penetapan seseorang atau lebih menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana berdasarkan amanat pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),ā€ ungkap Warinussy.

Warinussy berharap Kapolda Papua Barat melalui Direktue Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol.Romylus Tamtelahitu dan jajarannya dapat segera mempercepat proses perkara ini dalam tahap penyelidikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat.

ā€œSedapat mungkin perkara ini bisa segera memperoleh P-21 atau dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejati Papua Barat. Sehingga bisa segera disidangkan pada Pengadilan Negeri/Tipikor Manokwari. Penanganan perkara ini kiranya dapat menjadi pelajaran berharga bagi para pemangku kepentingan di Provinsi Papua Barat. Khususnya dalam mencegah terjadi pengelolaan dana hibah daerah dalam jumlah puluhan milyar dengan minus pertanggung jawaban. Bahkan terdapatnya model pertanggungjawaban fiktif dan pertanggung jawaban tidak sesuai mekanisme yang diatur di dalam aturan perundangan yang berlaku,ā€ tandas Warinussy. (KN4)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

10 − 3 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir