Sabtu, Juli 20, 2024

Masyarakat Adat Sepakat Gunakan Nama Mpur Jika Wilayah Tersebut Dimekarkan sebagai DOB

FEF, Kasuarinews.id– Intelektual Suku Mpur, Kabupaten Tambrauw, Harun Bonepai, S.Pd, M.Si mengatakan bahwa seluruh masyarakat adat yang mendiami wilayah Mpur baik di daerah gunung maupun pantai yang tersebar di 11 distrik sepakat menggunakan nama Mpur jika wilayah tersebut dimekarkan menjadi DOB oleh Kabupaten Tambrauw. “Masyarakat suku Mpur yang mendiami daerah pedalaman dan pantai sepakat menggunakan nama Mpur jika ada pemekaran DOB,” ujar Harun, Senin (29/8/2022).

Menurutnya, kesepakatan masyarakat adat itu diputuskan dalam Sidang Musyawah Adat yang berlangsung di Kebar, Kabupaten Tambrauw beberapa waktu lalu. “Nama Mpur itu sudah diputuskan dalam sidang Musyawarah adat di Kebar sehingga tidak dapat diubah oleh siapapun juga atau diganti di tengah jalan tanpa melalui Musdat yang resmi,” ungkap Harun.

Penggunaan nama Mpur, kata Harun menggambarkan kearifkan lokal karena sesuai dengan bahasa yang umumnya digunakan suku Mpur yang mendalami wilayah tersebut yang bernama Mpur. “Kita pakai kata Mpur karena sesuai dengan ciri khas daerah yaitu bahasa dan wilayah adatnya. Artinya, suku Mpur itu punya bahasa tertentu dan tinggal di wilayah adat tertentu. Jadi persoalan nama itu kembali ke masyarakat adat. Kita tidak bisa pakai nama Tambrauw Barat, Tambrauw Timur, atau Kebar Raya atau Manokwari Barat dan seterusnya,” ungkap Bonepai sambil berharap agar siapapun yang berbicara soal wilayah Mpur harus bijaksana dan penuh kehati-hatian karena suku Mpur itu terdiri dari bebarap kelompok sub suku,” jelas Harun.

Terkait wacana pemekaran 11 distrik di wilayah suku Mpur, kata Harun, sejauh informasi yang diperolehnya, telah terjadi pembicaraaan antara mantan Bupati Tambrauw Gabriel Asem dan Bupati Manokwari Hermus Indou terkait wacana pemekaran tersebut. “Artinya, bupati Tambrauw saat itu sudah sepakat dengan Bupati Manokwari bahwa Pemkab Tambrauw akan memekarkan 11 distrik di wilayah Tambrauw setelah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Setelah dimekarkan, kabupaten baru itu akan dikembalikan kepada Provinsi Papua Barat,” ungkap Harun.

Di sisi lain, anggota DPRD Tambrauw Norbertus Hae meminta kepada seluruh masyarakat Tambrauw, khususnya yang berasal dari 4 distrik induk dulu dari agar dapat menahan  diri dan tidak terprovokasi dengan isu yang tidak bertanggungjawab. “Soal pemekaran DOB atau namanya, itu urusan DPRD dan Pemkab Tambrauw. Tugas kita masyarakat, buat kebun, ke laut cari ikan, untuk sekolahkan anak lebih tinggi,” ungkap Norbertus berharap agar jangan karena kepentingan elite-elite tertentu, masyarakat Tambrauw terutama yang mendiami 11 distrik menjadi korban. (KN2)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

9 + seventeen =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir