Kamis, Mei 23, 2024

Muncul Penolakan Jelang Pelaksanaan Musdat Lemata, Ini Kata Ketua Panpel Paul Baru

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Adat (Musdat) Lembaga Masyarakat Adat Tambrauw (LEMATA) yang akan digelar tanggal 19-21 Januari 2023 di Fef, muncul berbagai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat terkait Pelaksanaan Musdat tersebut.

Penolakan itu berasal dari Suku Mpur Wot yang menolak dan tidak akan menghadiri kegiatan Musdat Lemata yang akan digelar di Fef. Hal ini disampaikan tokoh Pemuda Mpur Wot Paris Wabia dan juga Ketua LMA Thomas Warijo. “Dalam pertemuan tanggal 16 Januari yang dihadiri oleh kepala suku, tokoh adat, tokoh pemuda, kepala kampung, kepala distrik dan kepolisian, disepakati bahwa Suku Mpur Wot tidak akan menghadiri Musdat Lemata di Fef,” ujar Wabia menambahkan penolakan itu disebabkan karena belum adanya sosialisasi yang baik terkait lembaga dimaksud di tingkat masyarakat adat. Selain itu, momen  pelaksanaan Musdat Lemata tidak tepat karena menjelang tahun politik Pemilu. “Kita tidak mau ada pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan pribadi dan kelompok dari kegiatan itu,” ujar Wabia.

Selain itu kata Wabia, pihaknya tidak bisa menghadiri Musdat itu karena sampai saat ini Suku Mpur pantai dan gunung belum melakukan Musdat untuk memilih pengganti kepala suku Mpur Gunung dan Mpur Pantai yang sudah meninggal.

Penolakan itu juga datang dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Abun. Dan dalam surat pernyataan tertanggal 17 Januari 2023 yang berisi 6 point yang ditandatangani ketua Nelwan Yeblo dan Sekretaris Kundrat Yeudi, jelas menolak pelaksanaan Musdat Lemata.

Wakil Ketua DPRD Tambrauw Yosep Airai mengatakan isu bahwa Pj. Bupati Tambrauw mendukung pembentukan Lemata di Tambrauw tidaklah benar. “Yang benar adalah Pj. Bupati mendukung penguatan 5 suku yang ada di Tambrauw saat ini. Dan sampai saat ini Pj. Bupati tidak pernah membuat pernyataan mendukung kegiatan itu. Jika lembaga adat baru dibentuk maka tupoksi 5 lembaga adat akan hilang dengan sendirinya karena tupoksi mereka sudah diambil alih oleh lembaga adat yang ada di atasnya. Saya hanya pesan jangan  di saat masa politik lalu bentuk lembaga adat. Lebih baik perkuat saja lembaga adat yang sudah ada daripada buat sesuatu yang baru,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Tambrauw, Dominggus Manim mengatakan, siapapun anak asli Tambrauw harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain apalagi menghargai ide dan gagasan baik yang dibuat anak asli Tambrauw untuk membangun masyarakat ke depan. “Apa yang baik yang digagas anak-anak muda Tambrauw harus didukung bukannya main protes sana sini, main curiga sana–sini. Hidup bakucuriga itu tidak baik dan jangan segala sesuatu mau diarahkan ke politik. Mau buat sesuatu bilang politik. Ini buat masyarakat tidak maju. Jadi jika ada orang yang bakucuriga dan banyak protes, orang itu kemungkinan punya agenda politik. Jadi apa yang baik untuk masyarakat harus didukung,” tegas Dominggus.

Menurut Dominggus ide pembentukan Lemata sudah sangat lama sekitar 2 tahun lalu.”Bahkan sejak awal diskusi dan komunikasi, banyak  kepala suku, tua-tua adat sejak awal sudah sepakat untuk bentuk lembaga itu untuk bicarakan hak-hak orang Tambrauw ke depan tanpa harus menghilangkan lembaga adat 5 suku yang ada saat ini. Saya heran, dari awal sudah setuju tetapi pada akhirnya tolak. Ada apa sebenarnya? Harus diingat bahwa pembentukan Lemata samasekali tidak mengkerdilkan atau menghilangkan peran 5 lembaga suku yang sudah ada saat ini bahkan akan semakin memperkuat. Hanya orang yang tak paham yang main curiga sana-sini karena ambisi politik. Dan jika ada  tua-tua adat, kepala suku yang belum paham soal ini, bisa komunikasi  baik dengan saudara Paul Baru untuk mendapat penjelasan yang memadahi. Dan terkait Pemilu 2024, itu kembali ke pilihan politik masing-masing bukan ke lembaga adat. Saya hanya pesan, jika ada ide dan gagasan baik dari anak-anak asli Tambrauw mari kita dukung sama-sama dan mari kita sama-sama jaga hubungan kekeluargaan. Jangan masa depan Tambrauw dibangun atas dendam politik dan sikap bakucuriga,” jelas Manim.

Ini Penjelasan Ketua Panitia Paul Baru

Sementara itu, Ketua Panitia Musdat Lemata, Paul Baru saat dihubungi Kasuarinews.id terkait polemik itu mengatakan bahwa dalam iklim demokrasi seperti saat ini, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang sangat wajar.

Namun yang perlu diketahui publik kata Paul yaitu bahwa, gagasan pembentukan Lemata ini sudah sangat lama dan pertama kali digagas oleh para kepala suku saat pertemuan di Sausapor 2 tahun lalu. “Yang gagas pertemuan adalah para kepala suku seperti alm. Hofni Ajoi, Welem Warijo, Ignasius Baru, Yulius Miniro, Nelwan Yeblo dan hampir semua tokoh masyarakat yang menggelar pertemuan di Balai Kampung Sausapor tanggal 17 November 2019 kala itu. Dari pertemuan itu ada dua kesepakatan, yaitu mendorong adanya rumah bersama karena selama 14 tahun kabupaten Tambrauw setiap suku nampaknya berjalan sendiri-sendiri. Artinya, sebelum kabupaten Tambrauw ada, orang Tambrauw di Sorong dan Manokwari bersatu tetapi setelah Tambrauw jadi, masyarakat itu seakan terpecah. Artinya, selama Kabupaten Tambrauw ada, tidak pernah semua kepala suku duduk satu meja untuk bicara menyangkut masa depan Tambrauw. Masing-masing suku dengan egonya bekerja dan bicara tentang sukunya sendiri. Maknya para tokoh yang hadir dalam pertemuan itu merasa perlu untuk membangun suatu rumah bersama. Pertemuan di Sausapor saat itu dipimpin oleh Bapak Paulus Ajambuani yang saat ini Wakil ketua DPRD Tambrauw. Paulus sendirilah yang mendorong agar saya menjadi Ketua Panitia saat itu,” jelas Paul.

Setelah pertemuan itu, kata Paul, dirinya yang mendapat amanah dari para kepala suku kemudian membangun koordinasi dan komunikasi  kepada pemerintah daerah, para lembaga adat, tokoh pemuda, dan lain sebagainya agar Musdat itu bisa berjalan.”Bahkan para kepala suku sendiri menemui mantan bupati dan Pj. Bupati saat ini untuk menyampaikan hal itu agar Musdat digelar tahun 2020. Namun karena Covid-19, Musdat yang direncanakan tidak dapat berjalan dan baru digelar tahun 2023. Itulah yang menunda pekerjaan itu sampai saat ini yaitu alasan covid-19. Kita juga sudah koordinasi dengan Pj. Bupati Tambrauw dan bahkan setiap saat saya selalu lapor ke Pj. Bupati mulai saat sosialisasi pun sampai saat ini dan Pj. Bupati memberi support luar biasa. Jangan pernah berpikir bahwa dapat dukungan dari pemda itu harus pemda kasih uang milyaran rupiah. Cara berpikir seperti itu harus dibalik kalo mau maju,” jelas Paul.

Kata Paul, setelah 14 tahun pemekaran Tambrauw, masing-masing suku di Tambrauw seakan berdiri dan tinggal dalam kamarnya masing-masing. “Artinya selama 14 tahun, orang suku Miyah sembunyi di kamar Miyah, orang Abun sembunyi di kamar Abun, orang Mpur terkunci di kamarnya sendiri dan lainnya tanpa mampu keluar dari kamarnya untuk duduk bersama suku lainnya dalam satu kamar untuk membicarakan nasib Tambrauw ke depan. Selama 14 tahun, masing-masing suku sibuk dengan sukunya sendiri. Belum pernah ada pertemuan para kepala suku untuk bicara masa depan orang Tambrauw secara umum. Makanya rumah adat itu didorong sebagai ruang tamu agar para kepala suku itu dapat duduk bersama bicara persoalan. Lembaga ini hanya semacam lembaga koordinasi untuk mempertemukan para kepala suku. Kedua, lembaga ini tidak menghapus dan menghilangkan kewenangan kepala suku dan LMA yang ada. Artinya, Kepala suku dan LMA Abun misalnya silakan urus masyarakat adat di sana juga seperti suku lainnya. Lembaga ini tidak punya kewenangan untuk urus itu. Justru lembaga ini mengkoordinasikan agar para kepala suku dan suku-suku ini bisa saling ketemu dan berbagai. Jika ada yang tidak jelas terkait kegiatan tersebut dapat menanyakan langsung ke kami,” ungkapnya menambahkan bahwa Musdat Lemata itu saat ini sudah siap digelar. (KN4)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

14 + 2 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir