Sabtu, Juli 20, 2024

Paulus Waterpauw Diminta Segera Lakukan Konsolidasi Jejaran Pejabat Pemprov Papua Barat

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Direktur LP3BH Manokwari, Yan Ch. Warinussy, SH mendorong  Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen (Purn) Drs.Paulus Waterpauw, M.Si untuk segera melakukan konsolidasi jajaran pejabat di Pemerintah Provinsi Papua Barat agar tetap menerapkan sistem pengelolaan ketata pemerintahan yang bersih (good governance) jelang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (pilkada) tahun 2024 mendatang.

Tentu hal ini, kata Warinussy dapat dimulai dengan melakukan penelusuran terkait figur pejabat serta catatan kinerjanya masing-masing. Sekaligus menentukan kelayakan orang tersebut menduduki jabatan dan kemampuannya memahami dan menjalankan tugas sesuai uraian tugasnya masing-masing dalam mendukung kinerja roda pemerintahan di provinsi Papua Barat.

“Karena tidak bisa seseorang atau beberapa orang atau sekelompok orang senantiasa melakukan “upaya paksa” untuk diberi kedudukan dan jabatan di jajaran pemerintahan dengan “menggunakan” rakyat untuk melakukan tindakan pemalangan terhadap fasilitas pemerintah serta fasilitas umum lainnya hanya dengan alasan klasik keberpihakan bagi Orang Asli Papua (OAP). Melainkan mesti dibarengi dengan latar belakang pendidikan yang memadai serta memiliki kualifikasi yang sesuai tuntutan pekerjaan, jabatan dan perkembangan masa kini dan masa depan. Apalagi karena era saat ini adalah era komputerisasi, elektronik dan digitalisasi. Sehingga aspek pembenahan dan pengembangan sumber daya manusia mesti diarahkan bagi kepentingan peningkatan kapasitas calon pejabat yang berasal dari OAP,” ungkap Warinussy   dalalam pres rilisnya, Jumat (20/5/2022).

Kata Warinussy, dengan pengalaman sebagai seorang perwira tinggi polisi dan latar belakang sebagai seorang intelijen dan reserse, Paulus Waterpauw dapat menjalankan tugasnya dengan netral, korektif, tajam dan mampu memberi keseimbangan dalam penempatan segenap calon pejabat daerah yang bisa memberikan pelayanan prima bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat dan mendukung keberlangsungan tugas-tugas pemerintah daerah selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat Republik Indonesia di Tanah Papua. (KN2)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

17 + 4 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir