Jumat, Juli 19, 2024

PDIP Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024: Ini Senapas dengan Presiden

JAKARTA, Kasuarinews.id  РSekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya secara tegas menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Dikatakannya, PDIP bersikukuh penyelenggaraan pemerintah harus berjalan sesuai konstitusi UUD 1945.

Menurutnya, tak ada alasan apapun yang membenarkan Pemilu 2024 ditunda. Hal tersebut disampaikan Hasto menyikapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan mayoritas masyarakat tolak Pemilu 2024 ditunda. Entah alasan penundaan pemilu itu karena pandemi Covid-19, ekonomi ataupun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“PDIP akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang penundaan pemilu, dari alasan ekonomi, IKN, dari alasan yang berkaitan dengan persoalan pandemi,” kata Hasto dalam acara diskusi rilis LSI, Kamis (3/3/2022) seperti dilansir dari Tribunnews.id.

Dari hasil survei LSI ini, kata Hasto, masyarakat sudah terbangun oleh kultur demokrasi yang memerlukan regenerasi pemimpin melalui pemilu. Atas hal tersebut, Hasto menyebut polemik usulan penundaan pemilu ini tak perlu diperdebatkan kembali. Hasto juga menilai pihak yang mengusulkan penundaan pemilu 2024 ini tidak sejalan dengan kemauan Presiden Joko Widodo.

Ia mengingatkan bahwa Jokowi sempat mengeluarkan pernyataan yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden. ‚ÄúKita lihat di sekitar Presiden tidak memahami kehendak Presiden, ketika kami menyampaikan sikap bahwa apa yang disampaikan oleh¬†PDIP¬†ini senafas dengan Presiden. Karena Presiden pernah menyatakan sebagai pemimpin negara, kalau ada usul perpanjangan masa jabatan itu menampar saya, ingin mencari muka saya. Itu kan kata Presiden,” jelas dia. “Kami tegaskan lagi, survei tidak ada survei, sikap¬†PDIP¬†tetap sama tidak berubah setia pada jalan konsitusti,” tambah Hasto.

Diketahui, LSI merilis hasil survei terkait usulan penundaan Pemilu 2024. Survei ini menunjukkan mayoritas publik menolak Pemilu 2024 ditunda, baik dengan alasan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, maupun pembangunan IKN. Ketika masyarakat ditanya pendapat soal perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pandemi belum berakhir, sebanyak 70,7 persen responden menyatakan Jokowi harus meletakkan jabatannya pada 2024 walaupun pandemi belum berakhir.

Sementara itu, terdapat 20,3 persen responden berpendapat masa jabatan Jokowi diperpanjang hingga 2027 karena pandemi belum berakhir, dan 9 persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Selanjutnya, terdapat 68,1 persen yang menolak ide perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pemulihan ekonomi. Sementara 24,1 persen setuju masa jabatan presiden diperpanjang untuk memulihkan ekonomi dan 7,8 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Hasil serupa juga muncul ketika responden ditanya soal ide perpanjangan masa jabatan presiden demi memastikan keberlanjutan pembangunan ibu kota baru. ¬†“Baik karena alasan ekonomi, alasan pandemi, maupun alasan IKN, sikap dasar masyarakat adalah menolak, 69,6 persen masyarakat lebih setuju dengan pendapat kedua atau menolak perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi dalam acara rilis survei, Kamis (3/3/2022), dikutip dari¬†Kompas.com.

Hanya terdapat 22,3 persen responden yang setuju perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan ibu kota baru sedangkan 8,1 persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Adapun kegiatan survei ini dilakukan oleh LSI pada 25 Februari 2022 hingga 1 Maret 2022 lalu terhadap 1.197 responden yang diwawancarai via telepon. Survei ini memiliki margin of erorr kurang lebih 2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(Shella Latifa A/KN-3)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

five × 2 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir