Sabtu, Mei 18, 2024

Pemda Mansel Berkomitmen Tindaklanjuti Catatan BPK

RANSIKI, Kasuarinews.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Dr. Hengky V. Tewu kepada awak media beberapa waktu lalu di ruang kerjanya mengatakan bahwa selama 2 tahun berturut-turut, Pemda Kabupaten Manokwari Selatan mendapat opini WTP dari BPK Perwakilan Papua Barat meski dengan sejumlah catatan yang harus diperhatikan ke depannya. Untuk itu, pemda Mansel berkomitmen untuk menindaklanjuti semua catatan dari BPK tersebut.

Menurut Hengky, yang mendesak saat ini adalah Pemda Mansel diwajibkan menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit dan akan disidangkan oleh DPRD. “Saya sudah ingatkan setiap OPD agar segera dilakukan dalam waktu dekat, tidak sampai bulan Juni. Kalo diserahkan Juni ada batasnya. Jadi sudah harus dipersiapkan karena BPK sudah menyerahkannya. Yang disidangkan itu laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021,” ungkap Hengky.

Kata dia, laporan keuangan itu diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan wajib dinilai oleh BPK. “Untuk pemerintah, laporan keuangan itu diaudit oleh BPK. Sedangkan untuk pihak swasta diaudit oleh akuntan publik. Dan laporan keuangan itu harus sesuai dengan standar, tanpa pengecualian. Artinya,  berdasarkan standar laporan keuangan pemerintah daerah, kapan bisa dikatakan suatu laporan keuangan pemerintah daerah wajar dan tidak wajar? Serta berapa persen anggaran yang terserap,” jelas Hengky.

Lanjut Hengky, dalam setiap audit BPK memang seringkali ditemukan adanya kesalahan pengelolaan uang kas yang tidak berdampak materil. “Misalnya, harusnya pengelolaan kas bendahara terima Rp. 100. Dari 100 itu digunakan 99 dan dipegang 1. Nah sering terjadi, Rp. 1 itu karena nilainya kecil, bendahara tidak tertib melaporkannya. Jika kemudian karena Rp. 1 kemudian BPK memberi opini tidak wajar kan tidak fear. Ini yang harus menjadi salah satu perhatian terutama dalam hal pengelolaan uang kas. Jadi uang kas itu harus tepat sekalipun nilainya kecil,” tandas Hengky.

Lanjut Hengky, ada sejumlah penilaian dari BPK seperti posisi WTP, WDP, disclaimer atau tidak memberikan pernyataan sama sekali. “Yang bahaya apabila BPK tidak memberi pernyataan/penilaian  samasekali terhadap laporan keuangan dari pemeritah daerah. Kalo disclaimer masih tidak wajar. Kita di Mansel mendapat penilaian WTP dengan sejumlah catatan. Catatan itu berasal dari tahun lalu. Memang ada peningkatan tetapi masih ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki terutama tindak lanjut dari temuan tahun lalu. Contohnya, Bansos harus membuat perhitungan anggaran wajib. Kami di Mansel sudah buat perhitungan, namun belum terpenuhi kami ulang lagi,” ungkap Hengky.

Catatan lainnya, kata Hengky, masih ada OPD yang belum menyetor kekurangan uang kas pada tahun anggaran 2020. “Selain audit  kas juga ada audit laporan realisasi anggaran. Nah, dalam catatan BPK, laporan realisasi anggaran ini, ada temuan yang terulang kembali. Itu yang harus diperbaiki,” jelas Hengky menambahkan dirinya sudah melaporkan hal itu kepada Bupati Mansel.

“Saya sudah lapor Bapak bupati dan bupati bilang akan panggil OPD yang belum tindaklanjuti catatan BPK. Jadi audit laporan keuangan pemerintah daerah  bukan sekedar sebuah formalitas tetapi metode dari pemerintah untuk memperbaiki keadaan yang belum  sesuai standar. Audit itu dilakukan dengan tujuan agar jika ada kekurangan maka harus diperbaiki,” tandas Hengky. (AK3)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

nine + fourteen =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir