FEF, Kasuarinews.id – Tokoh Pemuda Kabupaten Tambrauw, Philips Marbuan, S.PAK saat digelarnya Focus Group Discussion (FGD) oleh Universitas Gajah Mada Yogyakarta beberapa waktu lalu di Fef mengatakan bahwa permasalahan tapal batas wilayah menjadi salah satu persoalan utama dalam setiap rencana pemekaran daerah entah provinsi, kabupaten/kota, termasuk rencana pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.
![](https://kasuarinews.id/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-10-at-18.55.59.jpg")
“Pada setiap pemekaran daerah, permasalahan tapal batas selalu menjadi masalah utama, bahkan setelah suatu daerah sudah dimekarkan, tapal batas ini belum juga tuntas. Ini fakta yang terjadi termasuk di Papua Barat,” ungkap Marbuan.
Untuk itu, dia meminta sebelum pemekaran Provinsi Papua Barat Daya direalisasikan, permasalahan tapal batas ini dituntaskan terlebih dahulu sehingga tidak membuat rakyat menjadi bingung, bahkan menjadi korban. “Saya kasih masukan ke Tim dari UGM yang datang untuk menyerap aspirasi dari rakyat Tambrauw soal pemekaran provinsi Papua Barat Daya. Soal tapal batas itu harus diselesaikan lebih dulu. Coba dikaji bagaimana agar ada penyelesaiannya sehingga kelak rakyat tidak jadi korban. Soal tapal batas ini penting karena akan menyentuh secara langsung masyarakat adat sebagai pemilik ulayat,” ujar Marbuan, Rabu (9/2/2022).
“Saya bicara itu berangkat dari pengalaman pemekaran Kabupaten Tambrauw dan kami masyarakat mengalaminya secara langsung. Masyarakat baku marah, baku jaga, baku kejar dan baku musuh. Ada 4 distrik di wilayah Kabupaten Manokwari dan 6 distrik dari Kabupaten Sorong akhirnya MK jadi wasit. Wilayah cakupan Provinsi Papua Barat Daya juga termasuk Kabupaten Tambrauw padahal kita semua tahu, secara admisntratif, wilayah Tambrauw itu sampai ke distrik Kasi yang berbatasan dengan Manokwari yang sudah begitu dekat. Hal ini perlu dikaji dengan baik dari segala sisi agar kelak rakyat tidak jadi bingung apalagi menjadi korban,” tandas Marbuan. (Omar)
