Kamis, Mei 23, 2024

Penanganan Stunting di Papua Barat Butuh Komitmen Seluruh Kepala Daerah

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Mohamad Lakotani kepada awak media Selasa (22/3/2022) mengatakan bahwa penanganan stunting atau balita prevalensi di Papua Barat membutuhkan komitmen serius dari seluruh kepala daerah di Papua Barat sehingga hal tersebut akan diangkat pada Musrenbang bupati/walikota se-Papua  Barat. Kini angka prevalensi balita yang mengidap stunting masih berada di angka 26,2%.

Untuk menurunkan angka stunting terutama di Papua Barat, kata Lakotani, dibutuhkan perumusan strategi dan program penanganan stunting secara sistematis, terencana serta terukur sehingga upaya penurunan angka stunting sesuai harapan bersama seperti yang ditargetkan pemerintah pusat.

Kata Lakotani, Pemerintah Papua Barat akan bekerja keras menjawab harapan Presiden yang menargetkan penurunan   stunting di Indonesia hingga 14% sesuai dengan target nasional.  “Target itu untuk Papua Barat bukan hal mudah. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama Bupati/Walikota dimana Papua Barat menargetkan angka 18% dari angka nasional 16,3%. Untuk mengejar target itu, bulan depan BKKBN akan melakukan rapat koordinasi teknis  BKKBN Papua Barat yang melibatkan OPD terkait seperti Bappeda dan Dinas Kesehatan yang bertujuan menyamakan persepsi dan merumsukan langkah bersama penanganan stunting agar lebih maksimal ,” ujar Lakotani menambahkan di Papua Barat, daerah yang memiliki prevalensi balita terendah yakni Kabupaten Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambrauw, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Menurut dia,  upaya percepatan penurunan stunting memiliki dasar pijakan yaitu Perpres No. 27 Tahun 2021 yang ditindaklanjutiu dengan peraturan kepala  BKKBN No. 12 Tahun 2021  tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. “Untuk itu seluruh daerah diminta agar memperhatikan dan melaksanakan dengan serius instruksi Presiden tersebut,” tandas Lakotani.

Lanjut dia, beberapa daerah di Papua Barat telah memprioritaskan penanganan stunting lewat penyusunan  RPJKM. Dan untuk provinsi, isu tersebut telah dimasukan dalam  RPJKM tahun 2022-2026

Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat Phimona Maria Yarollo mengatakan rencana aksi Nasional percepatan penurunan Stunting merupakan tindaklanjut dari Pepres No. 72 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala BKKBN No. 12.

Untuk Papua Barat kata dia, pihaknya melakukan kolaborasi dengan Bappeda dan Dinas Kesehatan provinsi dimana drafnya sudah terbentuk. “Kami harap kabupaten/kota juga melakukan hal yang sama yaitu berkolaborasi untuk mempercepat upaya penurunan stunting di daerah masing-masing,” urainya.

Sekedar informasi, stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak dibawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usia dan berlangsung dalam waktu lama.(AN)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

four × 5 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir