Minggu, Juli 21, 2024

Pertambangan Ilegal Marak, Praktisi Hukum Minta Bupati Manokwari dan Pegaf Lakukan Penataan Aspek Perijinan Pertambangan Mineral

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, sebagai dua wilayah yang terdapat aktifitas pertambangan mineral sebagai dimaksud dalam UU No.4 Tahun 2014 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara l, hendaknya segera melakukan penataan aspek perijinan menurut hukum. “Pertambangan Ilegal Marak, Praktisi Hukum Minta Bupati Manokwari dan Pegaf Lakukan Penataan Aspek Perijinan Pertambangan Mineral,” ungkap Praktisi hukum yang juga Direktur LP3BH Mankwari, Yan Ch. Warinussy, SH dalam pres rilsinya, Rabu (4/5/2022).

Warinussy memberi saran kepada kedua yaitu Bupati Manokwari dan Bupati Pegunungan Arfak, agar terlibat aktif dalam penataan aspek perijinan tersebut. Karena di dalam amanat pasal 67 ayat (1) UU No.4 Tahun 2014 disebutkan : “Bupati/Walikota memberikan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi.” Juga mengenai luar wilayah untuk satu IPR diatur dalam pasal 68 yaitu dapat diberikan kepada perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare, dan atau kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare, serta koperasi baling banyak 10 hektare.

Selanjutnya, kata dia,  pemegang IPR tersebut berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan Menejemen. Pembinaan mana dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

“Aspek lain yang menjadi hak pemegang IPR yaitu mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur di dalam pasal 70 dari UU Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut. Oleh sebab itu kegiatan pertambangan yang saat ini sedang berlangsung di sepanjang Kali Wariori, Kali Waramui dan Wasirawi hendaknya dibijaki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Hal ini penting demi menghindari adanya upaya penambangan yang bersifat ilegal dan cenderung melawan hukum, baik dari aspek pertambangan itu sendirian edaran teknis maupun demi memberi jaminan perlindungan lingkungan hidup di kawasan pertambangan mineral dan batubara tersebut,” ungkap Warinussy. (KN2)

 

 

 

 

 

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

4 − one =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir