Sabtu, Juli 20, 2024

Pj. Gubernur Papua Barat Serahkan DIPA dan TKDD Tahun 2022

SORONG, Kasuarinews.id – Pj. Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si pada Jumat (2/12/2022) di Gedung Keuangan Negara Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Khusus Papua Kota Sorong secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023  kepada para Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah di Papua Barat. Saat penyerahan, Waterpauw didampingi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Bayu Andy Prasetya.

Dalam sambutannya, Waterpauw meminta agar DIPA Petikan dan TKDD Tahun 2023 yang telah diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk pemenuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Dan itu hanya dapat dilakukan jika ada sinergitas  dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, kementerian keuangan, seluruh instansi vertikal kementerian/lembaga, dan seluruh pihak terkait.

“Itu artinya, setiap lembaga tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Itu sesuai pesan Presiden pada penyerahan DIPA dan TKD kemarin,” ujar Waterpauw menambahkan penggunan DIPA itu harus bermafnaat bagi masyarakat dan tetap dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Waterpauw juga meminta para Bupati/wali kota  agar selalu memantau inflasi daerah mengingat tantangan disrupsi pasokan dan tensi geopolitik yang mendorong kenaikan harga komoditas pangan dan energi.

Kapasitas fiskal Papua Barat tahun 2023 Rp.29,83 triliun, naik Rp.2,09 triliun dibanding tahun 2022. Kekuatan fiskal berasal dari 386 DIPA dengan total Pagu Rp.8,05 triliun. Jumlah ini naik Rp.120 miliar atau 1,41% dibanding tahun lalu.

Rinciannya, Belanja Pegawai Rp.2,43 T, Belanja Barang Rp.3,13 T, Belanja Modal Rp.2,48 T dan Bantuan Sosial Rp.6,77 M. Penyerahan Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 kepada seluruh Pimpinan Daerah  lingkup Provinsi Papua Barat Rp.21,78 Triliun, naik Rp.1,97 triliun atau 9,96% dari TA 2022 sebesar Rp19,81 Triliun.

Alokasi TKD naik pada alokasi DBH Rp.2,08 Triliun atau sekitar 65,96%, dan DAU naik Rp.310 M atau 4,15%. Alokasi DAK Fisik dan Dana Otsus serta DID masing-masing turun Rp.197,20 M dan Rp278,79 M.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Bayu Andy Prasetya, S.E., M.Si mengatakan, kegiatan ini dihadiri seluruh kuasa penerima angggaran, Kepala satuan kerja perangkat daerah serta seluruh Walikota dan Bupati di lingkup Prov Papua Barat yang hadir secara langsung maupun secara daring.

“Dengan tema, Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Demi Percepatan Pembangunan Papua Barat,” kata Bayu Andy, APBN akan terus dioptimalkan untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung produktivitas dan sosial masyarakat yang difokuskan pada penguatan SDM yang trampil, produktif dan berdaya saing.

Di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Pj. Gubernur Papua Barat, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat serta Pj. Walikota Sorong.( KN2)

 

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

two × four =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir