Jumat, April 19, 2024

Praktisi Hukum Pertanyakan Komitmen Pejebat Penegak Hukum terhadap Penambangan Ilegal di DAS Kali Wasirawi

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Praktisi Hukum yang juga Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Ch. Warinussy, SH mempertanyakan komitmen para pejabat penegak hukum di Manokwari dan Provinsi Papua Barat terhadap kasus dugaan penambangan ilegal di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) kali Wasirawi.

“Saya ingin mengingatkan bahwa menyangkut kasus kecelakaan tunggal yang menelan korban nyawa dan luka-luka di kampung Duhubey, tidak boleh mengakibatkan aparat penegak hukum “hilang fokus”. Bahkan beralih fokus dari soal ilegal minning ke lakalantas tunggal. Sebab berdasarkan amanat UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) disebutkan bahwa kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Hal mana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 dari UU Minerba tersebut. Sehingga setiap kegiatan pertambangan mesti mendapatkan ijin usaha, termasuk untuk kegiatan pertambangan rakyat,” ungkap Warinussy dalam pres rilisnya, Jumat (15/4/2022).

Dia kemudian mempertanyakan,  apakah kegiatan-kegiatan pertambangan yang konon mendatangkan banyak warga sipil dari luar Manokwari bahkan dari luar wilayah Provinsi Papua Barat ke sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Wasirawi tersebut telah memperoleh ijin pertambangan dari pihak yang berwenang? Apakah perusahaan-perusahaan yang telah menghadirkan banyak warga sipil yang diklaim sebagai pekerja tambang di DAS Wasirawi tersebut memiliki perjanjian kerja dan melindungi para karyawannya dengan asuransi ketenagakerjaan? Apakah kehadiran banyak warga sipil dari luar Manokwari dan luar Provinsi Papua Barat tersebut sebagai tenaga kerja penambangan emas di DAS Wasirawi telah terdata pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat ? Apakah Kapolres Manokwari dan Kapolda Papua Barat pernah melakukan patroli ke lokasi pertambangan DAS Wasirawi dan memeriksa kelengkapan aspek perijinan baik mengenai ijin usaha pertambangan maupun ijin kerja serta kelengkapan fisik identitas para pekerja tambang ?

“Jadi kecelakaan tunggal yang terjadi Rabu, 13/4 memang memprihatinkan, karena menelan banyak korban nyawa dan luka-luka. Namun hal tersebut tidak bisa serta Merta dijadikan alasan oleh siapapun untuk mengalihkan perhatian penyelidikan kasus pada isu lakalantas tunggal dari pada soal dugaan terlah terjadinya tindak pidana pertambangan yang diduga keras bisa berakibat fatal terhadap daya dukung lingkungan hidup di wilayah DAS Wasirawi di masa depan. Pertambangan rakyat sekalipun juga harus memperoleh ijin dari pihak yang berwenang. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 10 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Usaha Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Sehingga aspek pengawasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 142 dan pasal 143 UU Minerba tersebut menjadi patokan yang dapat dipergunakan dalam mengukur seberapa besar keterlibatan Gubernur Papua Barat maupun Bupati Manokwari dalam ikut mengawasi kegiatan pertambangan ilegal yang sesungguhnya cenderung telah menimbulkan kerugiaan kepada negara/daerah dari sisi pendapatan asli maupun potensi kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak penting bagi lingkungan dan warga masyarakat setempat di masa depan,” terang Warinussy.

Warinussy juga  mendesak dilakukannya segera langkah revieuw terhadap kegiatan pertambangan ilegal yang sedang berlangsung di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Wasirawi, Kabupaten Pegunungan Arfak hingga Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ini penting, karena berdasarkan informasi yang bersumber dari hasil revieuw Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2015-2035, nampak bahwa wilayah Pegunungan Arfak merupakan wilayah/daerah rawan bencana, karena kategorinya sebagai wilayah dengan topografi berat serta tidak boleh dilakukan ekstrasi sumber daya alam.

“Hal ini menurut saya penting direvieuw bersama oleh Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari serta Pemerintah Provinsi Papua Barat. Dasar hukumnya sudah jelas yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Izin Lingkungan. Serta Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga aspek lingkungan maupun aspek perijinan dari sisi hukum lingkungan maupun hukum pertambangan dapat dicermati bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak dan Pemerintah Kabupaten Manokwari serta Pemerintah Provinsi Papua Barat,” terangnya.

Dengan begitu, lanjut Warinussy,  dapat diperoleh pemahaman bersama mengenai seberapa besar kegiatan pertambangan ilegal di Kali Wasirawi tersebut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah serta masyarakat adat yang wilayah ulayatnya “dieksploitasi” dengan menggunakan tenaga manusia hingga tenaga mesin atau alat berat jenis exavator maupun pompa Alkon dan sebagainya selama ini. Sekaligus dapat diperoleh gambaran mengenai keterlibatan personil aparat keamanan (TNI maupun Polri) dalam “mengamankan” kegiatan ilegal tersebut, jika ada.

“Saya kira Bupati Pegunungan Arfak dan Bupati Manokwari semestinya segera bertindak demi menyelamatkan rakyatnya maupun lingkungan hidupnya dari berbagai kegiatan tak berijin dalam pengelolaan sumber daya alam yang bisa membawa dampak negatif bagi kondisi lingkungan di hari mendatang. Dukungan Gubernur Papua Barat sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah ini menjadi urgen dan perlu,” tandas Warinussy. (KN3)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

17 + 11 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir