Senin, Juni 17, 2024

Program JKN-KIS Capai 98 Persen, Pemda Mansel Terima Penghargaan UHC

RANSIKI, Kasuarinews.id – Asisten Deputi BPJS Wilayah Papua dan Papua Barat,  Andi Budiyono pada Selasa (31/5/2021) di Oransabri menyerahkan penghargaan Unieversal Health Coverage (UHC) kepeda pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan yang diterima Wakil Bupati Wempy Rengkung. Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemda Mansel karena capaian kepemilikan JKN (Jaminan Kesehatan nasjional) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Mansel telah mencapai 98% dari total warga masyarakat Mansel.

“Capaian kepemilikan JKN-KIS di Mansel telah melebihi target dari Presiden Joko Widodo. Standar  BPJS untuk memberikan piagam penghargaan UHC adalah 95%. Nah, untuk Mansel elah melebihi angka 98%,” ungkap Budiyono.

Pada kesempatan tersebut, kata dia, BPJS memberikan apresiasi kepada Pemda Mansel  yang sangat peduli terhadap kesehatan masyarakat sehingga melindungi warga dengan program JKN-KIS.

Di sisi lain, Bupati Mansel, Markus Waran mengatakn bahwa sebagai sebuah daerah otonomi yang tergolong baru dengan APBD yang terbatas, Pemda Mansel memiliki komitmen kuat untuk mendukung program BPJS.

“Pemda Mansel selalu berkomitmen mendukung setiap bentuk pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat terutama melalui BPJS agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang optimal,” ungkap Waran.

Sebagai informasi, JKN KIS adalah program layanan kesehatan yang diadakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Program ini kerap dikaitkan dengan BPJS Kesehatan, keduanya sama-sama memberikan manfaat beragam dengan iuran terjangkau. JKN merupakan sebuah program jaminan sosial yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Sementara yang dimaksud KIS adalah Kartu Indonesia Sehat, yaitu tanda kepesertaan program JKN untuk memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan. Mekanisme pelayanan yang berlaku yaitu dengan sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis. Dengan demikian, JKN KIS adalah tanda kepesertaan program JKN untuk memperoleh layanan di fasilitas kesehatan dengan mekanisme yang ditentukan. Landasan Hukum Program JKN KIS seperti yang telah disebutkan sebelumnya, landasan hukum program JKN KIS adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Program ini dijalankan oleh lembaga BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menerbitkan KIS untuk seluruh program JKN termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), Askes, dan JKN BPJS Kesehatan.

Perbedaan JKN KIS dan BPJS Kesehatan Memiliki fungsi sama dalam hal menjamin kesehatan masyarakat, banyak yang mengira BPJS Kesehatan dan JKN KIS adalah program yang sama. Jika ditelusuri, ada beberapa perbedaan dalam dua program ini, yaitu dari segi fasilitas yang disediakan, cakupan wilayah, prosedur iuran, target peserta, dan manfaat. Fasilitas yang disediakan untuk peserta JKN KIS adalah fasilitas kesehatan di tingkat pertama atau biasa disebut Faskes I. Sedangkan pemilik BPJS Kesehatan hanya bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan di faskes yang tertera di kartunya.

Secara teknis dalam penyelenggaraan program JKN sendiri, perbedaannya terletak pada manfaat non medis seperti hak ruang kelas rawat Perbedaan berikutnya dari BPJS Kesehatan dan JKN KIS adalah cakupan wilayah layanan kesehatannya. Pemegang kartu JKN KIS berhak mendapatkan layanan di mana saja, terutama di layanan kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas. Sedangkan untuk pemegang kartu BPJS Kesehatan hanya bisa mendapatkan layanan kesehatan utama berdasarkan nama fasilitas kesehatan atau faskes yang tertera di kartunya. Namun jika diperlukan perawatan lanjutan, dapat diberikan rujukan dari faskes tersebut.
Perbedaan BPJS Kesehatan dan JKN KIS adalah target peserta program. JKN KIS adalah program yang dikhususkan bagi masyarakat dengan ekonomi kurang mampu dan fakir miskin. Sementara BPJS Kesehatan menargetkan seluruh masyarakat Indonesia, tak mengenal kaya maupun miskin.

Karena JKN KIS menargetkan masyarakat fakir miskin dan tidak mampu, maka mereka dibebaskan dari iuran. Dengan kata lain, iurannya disubsidi oleh pemerintah. Beda halnya dengan BPJS Kesehatan, dimana pesertanya akan dikenakan iuran bulanan sesuai jumlah yang ditentukan. Untuk layanan kesehatan kelas 1, 2, dan 3, tarif per bulannya juga berbeda-beda.

Dari segi manfaat, tidak ada perbedaan signifikan bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan dan JKN KIS. Perbedaannya hanya terletak pada manfaat non medis seperti hak ruang kelas rawat inap. (KN2)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

9 + 6 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir