Kamis, Mei 23, 2024

RDP dengan Biro Pemerintahan Papua Barat, Komisi I Ajukan Sejumlah Syarat bagi Calon Plt Kepala Daerah

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Komisi I DPR Papua Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Biro Pemrintaghan Setrda Papua Barat pada Senin (4/4/2022). RDP yang dihadiri juga Ketua  DPR Papau barat  Orgenes Wonggor, Wakiul Ketua H. Saleh Siknun dan juga Kabiro Pemerintahan Setda Papua Barat Agus M. Rumbino yang didampingi sejumlah stafnya.

Wakil Ketua DPR Papua Barat, H. Saleh Siknun usai RDP mengatakan, saat RDP, Komisi I DPR Papua Barat mempertanyakan pelbagai hal, salah satunya mengenai pengisian jabatan pelaksana tugas bupati/walikota bagi kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya. “Di Papua Barat akan ada 4 daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir yaitu Kabupaten Tambrauw yang berakhir tanggal 22 Mei 2022, Kabupaten Sorong, Kabupatgen Maybrat dan Kota Sorong yang berakhir pada bulan Agustus 2022. Karena masa tugas berakhir harus ada penujukan carateker kepala daerah. Dalam RDP, Komisi I DPR Papua Barat mempertanyakan hal itu sudah sejauh mana,” ungkap Saleh.

Saat RDP tersebut, lanjut Saleh, Komisi I DPR Papua Barat meminta kepada Biro Pemerintahan Papua Barat agar dapat mempertimbangkan usulan syarat carateker  dari Komisi I diantaranya carateker adalah mereka yang belum pernah menjabat sebagai carateker sebelumnya, calon carateker harus melalui fit and proper test (uji kelayakan di DPR Papua Barat, carakter harus memahami karakteristik dan budaya daerah setempat dan syarat administratif lainnya seperti carateker minimal  Gol IV B.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, Agus M. Rumbino kepada awak media usai apel pagi, Senin (4/4/2022) mengatakan pemerintah provinsi Papua Barat melalui Biro Pemerintahan telah mengusulkan nama penjabat kepala daerah bagi kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir dalam waktu dekat.

Kata dia, pengusulan tersebut sudah ada di atas meja Sekda sebagai pimpinan eksekutif tertinggi dalam menjalankan peran strategis pemerintahan daerah.  “Mereka yang diusulkan adalah calon penjabat yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Masing-masing daerah diusulkan tiga nama dan selanjutnya akan ditentukan oleh Gubernur Papua Barat siapa yang memenuhi syarat. Setelah dilakukan pengusulan, kita tinggal menunggu proses selanjutnya sampai dengan penetapan nama. Dan yang menjadi pertimbangan utama Sekda yaitu jangan sampai tugas pejabat yang ditunjuk sebagai carateker kelak, tugas pokoknya terbengkalai,” ujar Rumbino. (KN2)

 

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

6 + eleven =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir