Sabtu, April 20, 2024

Robert Kardinal Yakin Papua Barat Daya Ikut Pemilu 2024

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Papua Barat, Robert Joppy Kardinal di sela-sela peresmian 3 Provinsi Baru di Papua dan pelantikan penjabat pada 3 provinsi tersebut oleh Mendagri Tito Karnavian pada Jumat (11/11/2022) saat diwawancarai media mengatakan dirinya optimis dan yakin bahwa Provinsi Papua Barat Daya akan mengikuti Pemilu 2024 mendatang. “Itu sudah menjadi rencana besar dari pemerintah pusat,” tandas Robert. Hal ini diungkpakan Robert menanggapi pertanyaan media terkait nasib pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) meski sudah disepakati untuk dibawa ke tingkat II atau paripurna DPR RI tetapi belum saja disahkan apalagi setelah pemerintah pusat resmi memekarkan Papua menjadi tiga provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia telah melantik tiga Penjabat (Pj) gubernur DOB Papua di Lapangan Plaza Gedung A Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Timur, Jumat (11/11/2022).

Menurut Robert, pemekaran merupakan salah satu solusi terbaik  untuk mempercepat proses pembangunan di suatu daerah. “Misalnya, di provinsi Papua dengan penambahan 3 provinsi baru maka akan ada banyak dana yang mengalir ke sana untuk mempercepat proses pembangunan di wilayah tersebut. Selain itu, rentang kendali pelayanan kepada masyarakat diperpendek sehingga masyarakat yang butuh pelayanan tidak harus jauh-jauh ke Jayapura. Misalnya, di Paniai cukup ke Nabire yang menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah atau di Asmat cukup saja ke Merauke yang jadi ibukota provinsi Papua Selatan,” ungkap politisi Golkar ini.

Dan terkait nasib Provinsi PBD, kata Robert, dirinya masih yakin dan percaya bahwa pemerintah pusat sudah tidak mungkin akan membatalkan Pemekaran Provinsi PBD. “Saya sangat yakin bahwa Provinsi PBD akan disahkan oleh DPR RI pada sidang paripurna mendatang. Dan setelah saya berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPR RI  yang berasal dari Partai Golkar yakni  Lodewijk Freidrich Paulus yang juga Sekjen Partai Golkar, beliau mengatakan bahwa pada tanggal 3 November 2022, sudah dilakukan rapat pimpinan dewan dan rapat Bamus DPR RI untuk menjadwalkan paripurna  pengesahan RUU Provinsi PBD tetapi pada tanggal tersebut tidak bisa dilakukan karena harus menunggu kehadiran menteri yang sedang mengikuti kegiatan G20 di Bali karena sidang  paripurna  pengesahan harus dihadiri oleh Mendagri dan Menteri Hukum dan HAM. Kalo DPR sudah siap, tetapi menunggu dua menteri itu saja karena lagi mengikuti kegiatan G20. Dan saya yakin pengesahan RUU PBD itu bisa terlaksana setelah tanggal  27 November dimana pada saat itu akan dibuat rapat kembali pimpinan dewan dan Bamus untuk menyepakati waktu pengesahan RUU tersebut,” ujar Robert.

Kata Robert, sebagai anggota DPR RI Dapil Papua Barat dan juga kader Golkar, dirinya optimis dan yakin  PBD akan mengikuti Pemilu 2024. “Saya sebagai orang yang lahir dan besar di Sorong Raya, saya mau sampaikan bahwa seluruh kader Golkar  di DPR RI berjuang agar PBD harus terbentuk dan ikut Pemilu 2024. Dan ingat Ketua Komisi II DPR RI adalah Kader Golkar yaitu H.Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si, MT   serta Wakil Ketua DPR RI yang membawahi pemekaran dan Daerah Otonomi Baru adalah Lodewijk Freidrich Paulus adalah Sekjen Partai Golkar. Kita perlu berterima kasih kepada para deklarator pembentukan Provinsi PBD dan para kepala daerah karena perjuangan yang sudah hampir 20 tahun. Kita harapkan pengesahan RUU PBD akan menjadi hadiah Natal 2022 dan Tahun Baru  2023 bagi seluruh warga masyarakat di Sorong Raya,” ungkap Robert. (KN5)

 

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

four × two =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir