Sabtu, Juli 20, 2024

Sektor Pertambangan Masih Jadi Penyumbang Terbesar PAD Papua Barat

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat, Jan Piet Mosso kepada wartawan saat ditemui di Aston Niu, Rabu (23/3/2022) mengatakan hingga kini sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Papua Barat.

Setelah pertambangan, kata Moso adalah sektor pariwisata meski  kini mengalami kelesuan  imbas dari pandemi Covid-19. “Sektor pariwisata terkena imbas langsung dari pandemi Covid-19 menyebabkan sehingga para wisatawan baik mancanegara maupun domestik mengurungkan niat berkunjung ke Papua Barat dengan menungjungi tempat-tempat seperti Raja Ampat atau Teluk Triton di Kaimana,” ungkap Moso.

Kata dia, jika berbicara tentang potensi pariwisata yang dapat meningkatakn PAD di Papua Barat sangat beragama, tidak hanya sebatas Teluk Triton dan Raja Ampat karena ada wisata alam, wisata budaya, wisata pantai, wisata gunung, wisata sejarah dan sebagainya.

Moso mengakui bahwa Dinas yang dipimpinnya di  tahun 2021 tidak dapat memenuhi target investasi yang diberikan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.

Dan hal tersebut disebabkan sejumlah hal diantaranya yaitu masalah stabilitas dan keamanan di daerah, ada sebagian investor yang tidak melaporkan hasil pendapatan daerah kepada kabupaten, dan persoalan hak ulayat yang menyebabkan para investor enggan berinvestasi di daerah karena terbentur hak ulayat,a minimnya promosi potensi dan keungulan daerah Papua Barat di tingkat nasional dan internasional serta infrastrukrur transportasi yang belum baik.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, ungkap Moso, pihaknya akan segera  menyusun rencana umum penanaman modal daerah yang dibentuk, dan lahirnya satu peraturan daerah yang mencakup semua hal.

“Selain itu, perlu langkah strategis dan percepatan investasi daerah dengan membangun sistem yang memudahkan perizinan.  Dengan adanya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 itu regulasi secara nasional yang ada di kementerian maupun lembaga menjadi satu UU untuk seluruh sektor. UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 itu turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan Berbasis Resiko dan Pelayanan Perizinan Investasi Daerah,” terang Moso.

Kata dia, memang tahun 2021 angka target invesasi di Papua Barat yang ditetapkan pemerintah pusat  yaitu  3,78 Trilyun namun yang berhasil direalisasikan sebesar 1,11 Trilyun. “Namun angka tersebut jauh menurun dari tahun sebelumnya. Tahun ini kita baru menyelesaikan Forum Dialog Investasi Daerah  di Kaimana dengan melibatkan semua stakeholders di Papua Barat  dengan target penanaman modal tahun 2022 itu 2,74 Trilyun. Angka itu kita bagi menjadi tanggungjawab kabupaten/kota. Dan untuk daya saing dari sisi investasi,  Papua Barat masih jauh tertinggal karena berada di urutan 34 dari 34 Provinsi di Indonesia. “Sebab jika kita  bicara  investasi tentu berhubungan dengan ekonomi, investasi juga berhubungan dengan daya saing serta kesempatan kerja serta perijinkan,” urainya. (AN)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

2 + 7 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir