Sabtu, April 20, 2024

Soal Laporan AM, MRP Papua Barat Sebut Pernyataan LBH Gerimis Keliru

MANOKWARI, Kasuarinews.id Anggota MRP Papua Barat yang juga Dewan Kehormatan, Anthon Rumbruren di sela-sela kegiatan Musyawarah Kerja (Musker) Pemuda Adat Wilayah Doberai, Rabu (16/3/2022)  memberikan klarifikasi terkait pengaduan oknum anggota MRP Papua Barat berinsial AM ke LBH Gerimis sehingga muncul pemberitaan dengan judul, “ Ketua MRPB Dan Bank Papua Tidak Berhak Memblokir Rekening Anggota MRPB.”
Rumbruren mengatakan, berdasarakan Tatib No. 1 Tahun 2018, Dewan Kehormatan MRP Papua Barat telah melakukan pemanggilan  beberapa kali kepada yang bersangkuatan namun tidak pernah digubris untuk menghadiri pemanggilan itu. “Dalam Tabib itu dikatakan bahwa anggota yang tidak hadir tatap muka saat rapat pleno atau rapat Pokja, maupun rapat gabungan selama kurang lebih tiga kali, maka yang bersangkutan melanggar tata  tertib,” tandas Rumbruren.
Kata dia,  sesuai dengan Tatib, Dewan Keharmatan MRP  memanggil seseorang karena adanya pelanggaran disiplin  tata tertib maupun kode etik. “Jika sudah menyangkut hak dan kewajiban oknum anggota MRP Papua Barat berinsial AM, itu sebenarnya persoalan keluarga,” ungkap Rumbruren.
Dewan Kehormatan MRP Papua Barat, lanjut Rumbruren punya kemauan baik agar persoalan tersebut dapat dituntaskan segera dengan tujuan agar oknum anggota MRP tersebut dapat kembali beraktivitas seperti biasa. “Kita punya maksud dan tujuan yang baik agar yang bersangkutan dapat masuk kantor lagi secara rutin, mengikuti rapat  dan sebagainya baru kemudian bisa menuntut haknya. Ini tidak masuk kantor kemudian tuntut haknya. Itu jelas, keliru. Hal itulah yang tidak dikonfirmasi LBH Gerimis ke MRP. LBH Gerimis hanya mendengar dari satu pihak. Seharusnya agar dapat memahami persoalan sebenarnya, LBH Gerimis setelah mendengar informasi dari AM harus juga mengonfirmasinya ke pimpinan MRP Papua Barat atau Dewan Kerhormatan agar punya gambaran menyeluruh. Jika sudah ada gambaran dari semua pihak barulah kita duduk bicara soal hak dan kewajiban,” tendas Rumbruren.

Ketua MRP Papua Barat Maksi Ahoren pun menilai bahwa apa yang disampaikan LBH Gerimis juga bersifat sepihak. “MRP Papua Barat tidak pernah menghalangi siapapun yang mau mengadukan permasalahannya lewat LBH Gerimis. Namun yang sangat disayangkan, LBH Gerimis tidak pernah melakukan konfirmasi kepada MRP Papua Barat apalagi aduan oknum MRP Papua Barat berinisal AM itu menyangkut lembaga MRP. Harusnya setelah mendapat aduan dari  masyarakat terkait lembaga MRP, LBH Gerimis mengklarifikasikannya ke lembaga MRP Papua Barat,” terang Ahoren.
Sebagai suatu lembaga, kata Ahoren, MRP Papua Barat memiliki tata tertib kelembagaan. “MRP itu suatu lembaga sehingga siapapun yang ada di sana harus juga mengikuti aturan main yang telah disepakati. Tidak bisa bertindak atas kemauan sendiri. Soal pengaduan AM menyangkut gaji dan hak lainnya, harus diketahui bahwa AM tidak aktif bekerja kurang lebih satu tahun. Persoalan itu sudah  ada di ranahnya Dewan Kehormatan dan Dewan Kehormatan MRP Papua Barat pun berulangkali memanggil yang bersangkutan namun tidak pernah ditanggapi. Ini kan aneh. Masakan orang yang tidak pernah bekerja, tetapi menuntut haknya. Kami menangkap kesan, LBH Gerimis hanya mendengar dari satu pihak sehingga masih abu-abu,” jelas Ahoren menambahkan gaji AM tahun lalu memang dihentikan karena yang bersangkutan tidak menjalankan tugas. “Sebagai pimpinan MRP, saya harap AM ini bisa masuk bekerja sehingga persoalan tersebut dapat ditunatskan,” harap Maksi Ahoren. (AN)
ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

12 − 4 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir