Sabtu, Mei 18, 2024

Soal Plt. Kepala Daerah, Pemprov Papua Barat Tunggu Petunjuk Resmi Pemerintah Pusat

MANOKWARI, Kasuarinews.id –  Ada 3 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat bakal diisi oleh penjabat (Pj) bupati/wali kota. Hal itu menyusul segera berakhirnya masa jabatan mereka, sedangkan gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) baru akan dilaksanakan serentak pada 2024.  Sesuai aturan perundang-undangan yaitu UU No. 10 Tahun 2016, kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang telah berakhir masa jabatannya, maka untuk mengisi kekosongan akan ditunjuk penjabat (Pj) bupati/wali kota yang diusulkan oleh gubernur ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Dan sampai saat ini belum ada aturan terbaru. Karena itu Pj diambil dari pejabat provinsi. Dan sesuai aturan perundang-undangan, kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang telah berakhir masa jabatannya, maka untuk mengisi kekosongan akan ditunjuk penjabat (Pj) bupati/wali kota.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, Agustinus Melkias Rumbino, S.IP yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu dengan singkat mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat sampai saat ini belum mengajukan nama-nama ke Mendagri.

Alasannya, kata Rumbino, Pemprov Papua Barat masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Otda Kemendagri. “Kita belum usulkan nama-nama karena masih menunggu petunjuk resmi dari Pemerintah Pusat. Artinya, sampai saat ini belum ada petunjuk resmi dari Dirjen Otda Kemendagri. Jika sudah ada petunjuk resmi maka kita siap usulkan nama-nama,” ujar Rumbino.

Pada awal Februari lalu Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan pun mengungkapkan hal yang sama. Kata Gubernur, dirinya hingga kini belum memperoleh informasi terkait dengan penunjukan karateker dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk empat kepala daerah yang masa jabatanya akan berahkir.

“Sejauh ini belum ada petunjuk dari Mendagri, karena belum ada surat untuk karakter. Kita di Papua Barat inikan ada ada empat kabupaten/kota di antaranya Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. Itukan berarti ada pejabat atau karakter untuk kabupaten/kota dengan golongan eselon II yang ada di Provinsi nanti kita tunjuk untuk menjabat,” ujar gubernur kala itu.

Dia mengaku, sejauh ini belum ada petunjuk dari Mendagri, jika sudah ada petunjuk dari Mendagri entah itu surat atau pun petunjuk lisan dari lembaga Kementerian maka akan ditindaklanjuti.

” Apakah mekanismenya saya yang usulkan atau menunggu ada karateker dulu atau ada pejabat dulu baru mengusulkan. Kita tunggu arahan dari Mendagri nanti seperti apa,” ujar gubernur.

Di Papua Barat terdapat  4 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 yaitu kepala daerah Kabupaten Tambrauw Gabriel Asem, SE, M.Si dan Wakil Bupati Mesak Metusala Yekwam, SH tanggal 22 Mei.  Sedangkan tiga lainnya yakni Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong masa jabatannya berakhir tanggal 22 Agustus 2022. Sedangkan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat berakhir tanggal 12 Mei 2022.

Sementara itu, seorang pengamat politik, Jhon Retei Alpri Sandi menyebut, dengan adanya penetapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang hampir berbarengan dengan Pilpres dan Pileg, jadi menarik bagi publik untuk mengamati kebijakan pemerintah pusat dalam menetapkan penjabat (PJ) kepada daerah. Apalagi setelah dikeluarkannya aturan pemerintah pusat yang menyebutkan bahwa Pj gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden, sementara Pj bupati/wali kota ditunjuk oleh Mendagri.

“Ini menarik memang, Presiden berwenang menetapkan Pj gubernur, sementara Kemendagri berhak menetapkan Pj bupati dan wali kota di daerah-daerah yang masa kerja kepala daerahnya sudah berakhir,” kata Jhon Retei.

Hal yang menarik, menurut Jhon Retei, karena para Pj yang ditunjuk pemerintah memiliki masa tugas sampai pelaksanaan Pilkada 2024 (kurang lebih 2 tahun). Kewenangan yang dimiliki Pj hampir sama dengan kewenangan kepala daerah definitif. Apalagi posisi Pj kepala daerah merupakan posisi strategis.

“Jika bicara kepentingan posisi, suka tidak suka, Pj kepala daerah itu kan punya pengaruh yang cukup besar di dalam menggerakkan sistem, walaupun mungkin tidak dilakukan politik-politik praktis, tapi punya suatu otoritas untuk bisa mengendalikan kekuatan-kekuatan politik di wilayahnya,” ujar Jhon Retei.

Jhon menambahkan, secara normatif konsep penetapan para penjabat gubernur dan bupati/wali kota ini tidak bisa semata-mata dilihat sebagai konfigurasi tunggal untuk kekosongan jabatan kepala daerah, tapi punya keterkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, Pileg, Pilpres yang dilaksanakan serentak tahun 2024.

Jhon juga menyebut, bila merujuk perubahan aturan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota, maka untuk mengisi kursi penjabat kepala daerah untuk tingkat provinsi dapat diisi oleh pimpinan tinggi madya di suatu provinsi. Sementara untuk posisi Pj bupati dan wali kota, dapat ditunjuk pejabat tinggi pratama di tingkat suatu provinsi.

“Kalau di tingkat provinsi, untuk posisi penjabat gubernur bisa diisi oleh sekda dan untuk pejabat di kabupaten/kota diisi pejabat tinggi pratama setingkat para kepala kepala dinas yang ada di tingkat provinsi,” terangnya.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, gubernur boleh mengusulkan kepada pemerintah pusat nama pejabat yang dianggap layak untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota di provinsi tersebut. “Tetapi memang keputusannya tetap ada di tangan pemerintah pusat,” ujarnya. (Omar)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

two × 1 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir