Jumat, April 19, 2024

Terkait Gugatan Perdata Rico Sia, Pj Gubernur Papua Barat Diminta Segera Lakukan Evaluasi dan Pemeriksaan terhadap Kabiro Hukum

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Praktisi Hukum Yan Ch. Warinussy, SH meminta agar Pejabat Gubernur Papua Barat segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat dengan melakukan legal audit, guna mengetahui bagaiman proses penunjukan kuasa hukum/advokat yang mendampingi Gubernur Papua Barat dalam perkara nomor : 69/Pdt.G/2019/PN.Mnk tersebut.

“Sebagai salah satu Advokat Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 183.1/5/1/2018, tanggal 5 Januari 2018, saya perlu menjelaskan posisi saya bersama mitra saya Advokat Demianus Waney, SH, MH. Yaitu terkait adanya putusan damai dalam perkara nomor : 69/Pdt.G/2019/PN.Mnk. Hal yang perlu saya jelaskan bahwa ketika saudara Rico Sia selaku penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Gubernur Papua Barat ke Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B, saya dan mitra saya yaitu Pak Waney, kami tidak pernah diberitahu baik oleh Gubernur Papua Barat (saat itu) Drs.Dominggus Mandacan maupun Sekretaris Daerah Drs.Nathaniel D.Mandacan. Bahkan kami juga tidak pernah dihubungi oleh Kepala Biro maupun Stafnya sebagai instansi teknis,’ ujar Warinussy lewat pres rilsinya, Minggu (17/7/2022).

Padahal, kata Warinussy, dirinya dan Demianus Waney sebagai Advokat dan Kuasa Hukum Gubernur Papua Barat sudah diangkat sejak tanggal 6 Januari 2018. Sementara perkara tersebut digelar di Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B sejak 30 Oktober 2019.

“Artinya kami berdua sudah menjadi Kuasa Hukum dan Advokat Pemerintah Provinsi Papua Barat sejak awal Januari 2018. Sehingga siapa yang ditunjuk oleh Gubernur Papua Barat saat itu Pak Mandacan untuk mendampingi kepentingan hukumnya dalam perkara dimaksud, kami sama sekali tidak tahu. Demikian juga apakah Gubernur Papua Barat sebagai tergugat saat itu sudah dihubungi oleh kuasa hukumnya untuk setuju angka Rp.150.000.000.000,- tersebut? Apakah Sekda Papua Barat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat sudah dimintai pertimbangannya atau belum ? Demikian juga apakah pihak Inspektorat sudah dimintai usul sarannya? Sebab mencantumkan nilai ratusan milyar rupiah seperti ini tentu sangat memerlukan pendapat dan pertimbangan dari Sekda dan Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat,” tandas Warinussy.

Kata dia,  keputusan Gubernur Papua Barat dalam konteks biaya tentu mesti secara berjenjang di awali dengan saran timbang atau telaahan staf lebih dahulu, sebelum dilakukan paraf kunci untuk selanjutnya memperoleh tanda tangan persetujuan dari seorang Gubernur Papua Barat.

“Menurut saya sangat baik jika Pejabat Gubernur Papua Barat segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat dengan melakukan legal audit, guna mengetahui bagaiman proses penunjukan kuasa hukum/advokat yang mendampingi Gubernur Papua Barat dalam perkara nomor : 69/Pdt.G/2019/PN.Mnk tersebut,” ungkap Warinussy. (KN3)

 

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

4 × four =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir