JAKARTA, Kasuarinews.id – Tokoh Adat Suku Besar Arfak yang juga Pimpinan Aliansi Masyarakat Peduli Pemerintah Daerah Obed Ayok menilai bahwa sosok Velix Vernando Wanggai yang saat ini menjabat sebagai Deputi V Istana Wakil Presiden sangat tepat dan layak mengganti Pj. Gubernur Papua Barat saat ini, Paulus Waterpauw yang akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 12 Mei mendatang.
Menurut Obed, Velix Vernando Wanggai yang saat ini menempati posisi sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan, Setwapres adalah salah satu tokoh muda Papua yang dapat merepresentasikan generasi muda Papua. “Velix Wanggai tidak saja muda, tetapi punya kapasiltas dan kapabalitas untuk melanjutkan kepemimpinan Waterpauw. Kekuatan pertama Velix Wanggai adalah kemampuan intelektual serta pengalamannya selama lebih dari 15 tahun di pemerintahan pusat. Kekuatan kedua, dia figur dari kalangan orang muda, dan dia makin didukung keras oleh berbagai elemen masyarakat di Papua Barat terutama masyarakat adat,” ungkap Obed.
Kata Obed, pemerintah pusat terutama Kemendagri harus berlaku adil dalam hal penunjukan pj. Gubenur. “Kita minta pemerintah pusat berlaku adil dengan tidak tabrak aturan. Contoh paling nyata, suku besar Arfak sebagai pemilik sah ulayat di Manokwari menghendaki Sekda kala itu, Nataniel Mandacan sebagai Pj. Gubernur tetapi pa Nathan tidak dipilih karena akan memasuki masa pensiun. Itu alasan utamanya. Nah, Pj. Gubernur saat ini yaitu Paulus Waterpauw juga akan memasuki masa pensiun bulan Oktober nanti. Untuk itu, kita juga minta pemerintah pusat berlaku adil. Jika pa Natan tidak bisa jadi Pj dulu karena alasan akan pensiun harusnya Waterpauw juga sama,” tandas Obed.
Seperti diketahui, DPR Papua Barat beberapa waktu telah memutuskan tiga nama calon yang disepakati 7 Fraksi DPR, untuk diusulkan ke Kemendagri. Ketiganya adalah Paulus Waterpauw sendiri, nama kedua, Velix Vernando Wanggai (Deputi V Istana Wakil Presiden) dan kertiga yaitu Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam). (KN4)
