Sabtu, April 20, 2024

Tuntut Pemerintah Tambrauw Kembalikan 4 Distrik ke Manokwari, Masyarakat Lakukan Pemalangan di Ruas Jalan Trans Papua Barat

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Sejumlah warga masyarakat Tambrauw  yang dipimpin Matias Makambak pada Selasa (30/11/2022) siang melakukan pemalangan di jalan trans Papua Barat ruas jalan Manokwari-Tambrauw-Sorong tepatnya di gunung doa. Pemalangan dilakukan dengan menebang pohon sehingga menutupi badan jalan. Akibat pemalangan tersebut, akses kendaraan dari Sorong-Tambrauw ke Manokwari pun sebaliknya terganggu.

Pemalangan tersebut dilakukan untuk meminta Pemda Tambrauw segera mengembalikan 4 distrik (yang kini telah dimekarkan menjadi 11 distrik) kepada Pemkab Manokwari. “Kita minta agar 4 distrik yang dulunya bergabung dengan kabupaten Manokwari segera dikembalikan. Jika tidak, kami akan terus melakukan pemalangan,” ujar salah seorang warga di lokasi.

Bahkan di sejumlah grup WA masyarakat Tambrauw, tersebar himbauan  dari kelompok bernama tim Inyeksu kepada warga masyarakat di wilayah 4 distrik yang ber-KTP Kabupaten Tambrauw agar tidak lagi ke Manokwari karena warga akan melakukan sweeping mulai tanggal 1 Desember.

“Terhitung tanggal 1 Desember 2022, kami akan sweeping  masyarakat  yang KTP Tambrauw melalui akses jalan darat, udara dan laut. Dan masyarakat yang ber-KTP Tambaruw, silahkan melakukan transaksi ekonomi jual beli barang ke Kabupaten Tambarauw, jangan ke  Manokwari.  Dan masyarakat yang ber-KTP Kabupaten Manokwari, silahkan datang dan melaksanakan transaksi ekonomi di Manokwari,” bunyi himbauan tersebut.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Tambrauw, Philip Marbuan, S.Th mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Pemkab Tambrauw terkait pemalangan tersebut. “Intinya, pemerintah Tambrauw tidak  ingin merespons tuntutan apapun karena tetap berpegang pada regulasi yaitu aturan UU. Dan benar bahwa 4 distrik (yang kini telah dimekarkan menjadi jadi 11 distrik), dulunya bagian dari wilayah Kabupaten Manokwari. Namun sesuai dengan UU No. 56 Tahun 2008 dan diubah dengan UU No. 14 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 56 Tahun 2008, disebutkan dengan sangat jelas bahwa 4 distrik itu secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Tambrauw. Jadi kalo tidak puas, gugat saja UU itu,” ungkap Marbuan.

Menurut dia, penyampaian aspirasi dari warga masyarakat merupakan sesuatu yang sangat biasa dalam iklim demokrasi seperti saat ini. “Jika masyarakat mau mengkritisi pemerintah atau tidak puas dengan kebijakan pemerintah, alangkah elok dan elegan protes itu dilakukan dengan cara–cara yang baik dan benar. Misalnya, bila ada kelompok masyarakat tidak puas karena 4 distrik itu gabung ke Tambrauw, tidak serta merta langsung melakukan pemalangan jalan akhirnya menghambat aktivitas warga masyarakat,” ujar Marbuan.

Bagi dia, pemalangan bukanlah solusi untuk menyelesaikan suatu persoalan. “Saya kira di negara kita, jika tidak puas dengan kebijakan pemerintah, negara telah menyiapkan ruang untuk itu. Jadi jika ada yang tidak puas karena 4 distrik gabung ke Tambrauw, lakukan saja  gugatan terhadap UU itu atau melakukan uji materi terhadap UU. Itu ruang yang disiapkan negara,” tandas Marbuan.(KN5)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

1 + 5 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir