Jumat, April 19, 2024

Ulah Kontraktor RY Berpotensi Serat KPA, PPK dan Bendahara Dihub Papua Barat dalam Pusaran Dugaan Tipikor Pembangunan Dermaga di Teluk Wondama

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Ulah nakal kontraktor berinsial RY berpotensi ikut menyerat sejumlah pejabat teras Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Papua Barat, terutama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK (Pejabat Pengawas Kegiatan) serta Bendahara dalam pusaran dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dermaga di Kabupaten Teluk Wodnama. Hal ini diungkapan praktisi hukum Yan Ch. Warinussy, SH dalam pres rilinya, Rabu (1/6/2022).

“Sebagai Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, saya memberi apresiasi pada komitmen Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Juniman Hutagaol, SH, MH dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi ke-32 di Indonesia ini. Hal mana terbukti dalam proses penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan proyek pembangunan dermaga pelabuhan laut di Kampung Yarmatum, Distrik Sough Jaya, Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran (TA) 2021,” ujar Warinussy.

Wujud komitmen Kajati, kata Warinussy yaitu dengan menerima laporan masyarakat dan memerintahkan dilakukannya pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) di oleh Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) PB. Kemudian dilanjutkan saat ini dengan tahapan penyelidikan saat ini di Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati PB.

“Proyek tersebut diduga fiktif dengan nilai mencapai Rp 4, 5 Milyar. Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan dan atau pengadaan tiang pancang dermaga Yarmatum dengan menggunakan DIPA Tahun 2021 pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat. Ternyata hingga tahun 2022 ini, kegiatan dimaksud belum terlaksana  di kampung Yamatum, Distrik Sough Jaya, Kabupaten Teluk Wondama. Sementara dana senilai tersebut diatas sudah 100 persen dicairkan oleh kontraktor yang diduga “meminjam bendera” dari CV.K., “ terang Warinussy.

Kata dia, sesuai informasi yang dimilik LP3BH Manokwari bahwa kontraktor berinisial RY, pernah terlibat dugaan tidak pidana korupsi pengadaan rumpon di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Manokwari beberapa tahun lalu dan sudah divonis bersalah di Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manokwari.

“Kali ini perbuatan si RY kembali membawa “korban baru”, yaitu pemilik CV.K dan diduga kuat akan ikut menyeret beberapa pejabat teras di Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat sesuai tugas dan fungsinya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK (Pejabat Pengawas Kegiatan) serta Bendahara yang terlibat dalam proses pencairan anggaran negara yang dalam faktanya diduga tidak dipakai untuk membangun dan atau mengadakan tiang pancang di dermaga Kampung Yarmatum tersebut,” tandas prakitis hukum yang juga aktivis HAM di tanah Papua ini. (KN3)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

5 × 5 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir