Jumat, April 19, 2024

Usulan KPU Pilkada 2024 Dimajukan 2 Bulan Terkait Stabilitas Politik Usai Pilpres

JAKARTA, Kasaurinews.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyampaikan alasan terkait usulannya memajukan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Mulanya Pilkada dijadwalkan berlangsung 27 November 2024. Namun ia menyampaikan masukan agar kontestasi elektoral daerah itu dipindah ke September 2024. “Misalnya presiden pemilu ini kan dilantik 20 Oktober 2024. Coblosannya (Pilkada) November, dari sekitar sebulan presiden ganti ada Pilkada,” papar Hasyim ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022) seperti dikutip dari Kompas.com.

“Kira-kira kabinetnya sudah terbentuk atau belum? Kalau perdebatan soal (hasil Pilpres) itu belum selesai, berarti stabilitas politiknya juga belum menentu,” tutur dia. Ia menjelaskan, kondisi itu berbeda jika Pilkada digelar pada September. Artinya, saat Pilkada digelar pemerintahan belum berganti tangan. Hasyim menilai hal itu lebih menguntungkan karena stabilitas politik relatif aman. “Presidennya masih yang ini, kabinetnya masih utuh yang ini, kira-kira kan begitu. Mau pilih yang mana, yang stabil atau tidak stabil? Kalau saya pilih yang stabil,” jelasnya.

Di sisi lain, Hasyim berpandangan Pilkada Serentak pada September 2024 juga berpengaruh pada kandidat calon legislatif (caleg) dari partai politik (parpol). Pasalnya, caleg tak perlu mengundurkan diri jika ingin mengikuti kontestasi Pilkada setelah terpilih sebagai anggota Parlemen. “Kira-kira bagi caleg menguntungkan yang mana? Bagi partai menguntungkan yang mana? gitu kan. KPU kan melayani peserta pemillu, mencarikan jalan yang terbaik buat peserta pemilu,” tandasnya.

Dikutip dari Kompas.id, KPU dinilai tak konsisten jika ingin memajukan jadwal penyelenggaraan Pilkada. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa menyampaikan mulanya Pilpres rencananya bakal digelar Mei 2024. Rencana itu batal karena dinilai terlalu dekat dengan penyelenggaraan Pilkada di bulan Oktober 2024.

Saan mengatakan beban KPU bakal semakin berat jika Pilkada digelar September 2024, karena harus menyelesaikan berbagai tahapan lain, seperti permohonan perselisihan hasil pemilu. “Jadi menurut saya lebih baik konsentrasi dulu saja dengan tahapan pemilu yang saat ini dijalankan daripada mewacanakan hal yang malah menimbulkan persoalan baru,” katanya. Sebelumnya usulan untuk mengganti jadwal penyelenggaraan Pilkada disampaikan Hasyim saat menghadiri diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (25/8/2022).(Tatang Guritno/KN5)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

2 × one =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir