Sabtu, April 20, 2024

Wakil Ketua DPR RI Ini Sebut Pengesahan RUU Provinsi Papua Barat Daya Direncanakan 4 November

JAKARTA, Kasuarinews.id – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jika sesuai dengan rencana maka dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang pada 4 November 2022 mendatang, RUU Papua Barat sudah dapat disahkan. “Mudah-mudahan tanggal 4 November sudah kami ketok,” ujar Dasco.

Politisi partai Gerindra itu mengatakan hal tersebut menanggpai batalnya pengesahan RUU Provinsi PBD yang direncanakan tanggal 5 Oktober 2022 lalu. Dia menyebut bahwa, pihaknya batal mengesahkan RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya dalam sidang paripurna hari ini. Alasannya, lantaran surat penjadwalan pengesahan RUU ini baru diterima sehari sebelum rapat yang digelar pada Selasa, 4 Oktober 2022.

“Surat untuk minta penjadwalan pengesahan RUU Papua Barat Daya baru kita terima kemarin, sehingga kami tadi bacakan, tapi karena proses mekanisme rapim dan bamus, belum bisa dilaksanakan untuk paripurna. Sehingga kami pastikan bahwa dalam paripurna depan awal sidang akan kami sahkan sesuai mekanisme yang ada,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022 seperti dikuti dari tirto.id.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebelumnya mengatakan, rapat paripurna pengesahan DOB Provinsi Papua Barat Daya menunggu persetujuan pimpinan DPR RI. Komisi II, kata Doli, sudah menyetujui RUU DOB Papua Barat Daya pada tingkat pertama. “Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah kami setujui pada putusan tingkat pertama sepuluh hari yang lalu, selanjutnya menunggu persetujuan pimpinan DPR untuk diparipurnakan,” kata Doli saat kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat, Kamis (22/9/2022) dilansir dari Antara.

Doli mengatakan, Komisi II DPR sudah mengirimkan surat kepada pimpinan dewan agar hasil keputusan tersebut untuk diagendakan dalam agenda rapat paripurna. “Serta rapat badan musyawarah atau Bamus untuk selanjutnya diagendakan dalam rapat paripurna,” ujarnya. Dia mengatakan tugas Komisi II sudah selesai tinggal menunggu paripurna. Dan paripurna pengesahan kapan dilakukan tergantung pada pimpinan DPR. (KN5)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

5 × 2 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir