MANOKWARI, Kasuarinews.id – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Ch. Warinussy, SH memberi respon positif dan kepada Kapolda Papua Barat Irjen Pol.Johnny Edizon Isir yang hendak melakukan penertiban terhadap segenap kegiatan ilegal di Manokwari dan wilayah hukum Polda Papua Barat.
Seperti diketahui bersama, kata Warinussy, ada beberapa kegiatan tanpa ijin alias ilegal yang terus berlangsung dan senantiasa merugikan keuangan negara dan daerah di wilayah Manokwari dan Papua Barat.
“Yaitu pertama, kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) yang marak berlangsung di sekitar daerah aliran sungai Kali Wariori dan Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari serta Kali Kasi, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari. Kedua, kegiatan pemasokan dan peredaran minuman keras tanpa ijin yang dikuasai beberapa oknum pengusaha lokal dan non lokal di Manokwari, Papua Barat. Ketiga, kegiatan peredaran dan permainan judi toto gelap (togel) baik yang konvensional maupun online. Keempat, kegiatan ilegal fishing (penangkapan ikan dan hasil laut lainnya) tanpa ijin dari negara atau pemerintah daerah setempat,” ungkap Warinussy dalam pres rilsinya, Senin (8/1/2024).
“Saya melihat kegiatan-kegiatan dimaksud berlangsung marak dan ada sejumlah oknum aparat negara yang ikut terlibat “menghidupkan” kegiatan-kegiatan dimaksud. Yang saya maksudkan adalah dalam kegiatan PETI, diduga keras ada sejumlah oknum aparat keamanan yang turut memberi perlindungan bagi berlangsungnya penambangan ilegal tersebut. Mereka diduga bekerja “di belakang layar” untuk meloloskan para pekerja tambang ilegal masuk dari luar wilayah Manokwari dan Provinsi Papua Barat dan bekerja menambang emas tanpa ijin sah di kali Wariori dan kali Kasih. Hal itu sama sekali berlangsung dengan mengabaikan amanat undang undang pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009,” jelas dia lebih lanjut.
Demikian juga, kata Warinussy, dalam kegiatan peredaran minuman keras (miras) tanpa ijin sah. “Saya mendapat informasi terdapat oknum perwira menengah di jajaran Polda Papua Barat yang memiliki “koneksi” langsung dengan pejabat tinggi Polda Papua Barat agar ada oknum pengusaha tertentu saja yang dapat memasok miras dari Surabaya ke Manokwari yang disebut kota Injil ini. Sementara pengusaha lain yang “didukung” oknum pejabat polisi lainnya justru pasokan mirasnya ditahan atau diamankan atau disita dengan melanggar prosedur hukum dan kemudian dengan alasan dipulangkan kembali ke tempat asalnya, tapi peti kemasnya sudah kosong tak berisi miras ilegal tersebut. Ini untuk membuktikan seakan-akan polisi telah bekerja dan bertindak tegas, padahal faktanya miras masih beredar luas di Manokwari dan sekitarnya. Di lain pihak, dalam kegiatan penjualan kupon judi togel konvensional dan online, terdapat beberapa oknum anggota Polri yang diduga sering mendatangi bandar-bandar togel untuk meminta uang dengan mengatasnamakan Kapolda Papua Barat, mereka ini menurut saya mesti ditindak tegas oleh Kapolda Papua Barat Jenderal Isir saat ini,” ungkap Warinussy.
Juga kegiatan ilegal fishing, sambung Warinussy, seringkali oknum pelakunya diduga “selamatkan” dari jeratan hukum, termasuk kapal-kapal penangkap ikannya tidak disita sesuai prosedur hukum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Saya berpandangan sebagai Advokat bahwa langkah investigasi seyogyanya menjadi pilihan pertama dari Irjen Polisi Isir untuk turun ke Polres Teluk Bintuni, Polres Teluk Wondama, Polres Manokwari Selatan, Polres Pegunungan Arfak dan Polresta Manokwari. Tujuannya untuk menyelami cara penanganan kasus-kasus ilegal mining, ilegal fishing, miras dan judi togel di setiap Polres tersebut. Kemudian Kapolda Papua Barat dapat berkoordinasi dengan Pejabat Gubernur Papua Barat serta para Bupati, pejabat Bupati maupun pejabat Walikota, guna mengetahui sejauhmana regulasi tingkat lokal dapat menjangkau soal-soal tersebut. Sehingga apabila ditemukan kekosongan hukum dalam mengatur soal pertambangan ilegal, penjualan kupon judi togel, peradaban miras serta kegiatan ilegal fishing, maka tentu jawabannya adalah menyiapkan produk hukum lokal untuk mengaturnya secara bijaksana. Ini penting demi penyelamatan harkat dan martabat rakyat Papua di Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Juga untuk kepentingan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta untuk memastikan peningkatan pendapatan asli Daerah (PAD),” ujarnya menambahkan LP3BH Manokwari bersedia membantu pemerintah daerah dan instansi penegak hukum di Manokwari dan Provinsi Papua Barat dalam merancang regulasi dalam rangka mengatur kegiatan-kegiatan dimaksud. (KN5)
