MANOKWARI, Kasuarinews.id– Kepala Balitbangda Papua Barat, Prof DR. Charlie D. Heatubun mengatakan bahwa pemanasan global yang sementara dikhawatirkan orang akan memicu meningkatnya suhu bumi. Hal tersebut mengakibatkan naiknya permukaan air laut di sejumlah tempat di dunia dan es di kutub utara mencair. “Pemanasan global itu fakta di depan mata kita yang saat ini menjadi ancaman sangat serius bagi kehidupan seluruh mahkluk hidup di bumi, termasuk manusia di seluruh dunia termasuk di tanah Papua. Sekali lagi itu fakta dan bukan hoax,” ujar Heatubun saat menjadi pembicara pada International Conference And Indonesia Biology Consortium Congress 20201, Rabu (24/11/2021) di Swiss belhotel.
Menurut dia, pulau Papua amat kaya dengan keanekaragaman hayati di dunia namun saat ini dihadapkan dengan deforestasi lahan hutan primer karena pembangunan wilayah baru serta pembukaan lahan yang dikapling-kapling baik oleh perusahaan, individu dan organsiasi tertentu.
Lanjut Heatubun, pemanasan global itu dapat diantisipasi dan dicegah dengan cara menjaga dan merawat lingkungan. Misalnya, tidak menebang pohon dan membabat habis hutan untuk kepentingan jangka pendek seperti perkebunan sawit, pertambangan dan lainnya yang bersifat konsumtif dan sesaat. Hal itu akan membuat hutan berubah fungsi. “Misalnya areal tambang PT Freeport yang sekian puluh tahun menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati tetapi kini berubah fungsi jadi tempat pembuangan tailing dari PT Freeport,” ungkapnya.
Untuk Papua Barat, kata Heatubun, sejak tahun 2019, Papua Barat sudah ditetapkan menjadi provinsi konservasi namun di disi lain ada kebutuhkan pembangunan dengan konsekwensi sejumlah daerah harus dibuka untuk pembangunan kantor pemerintahan dan sebagainya. Hal itu menyebabkan ekosistem dan keanekaragaman hayati di suatu daerah sudah pasti terganggu.
“Harus diingat bahwa IPM di Papua dan Papua Barat itu terendah di Indoensia padahal daerah ini sangat kaya. Itu karena apa? Hutan yang dibabat habis untuk lahan kelapa sawit, tambang yang begitu banyak dan lainnya hasilnya sangat kecil dinikmati orang Papua. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak tahun 2013 bahkan jauh sebelumnya, begitu banyak areal di Papua telah dikapling-kapling,” ungkap Heatubun.
Dalam situasi dilematis seperti ini, kata dia, Pemprov Papua Barat mengambil langkah strategis dengan menetapkan Papua Barat sebagai provinsi konservasi. “Ini memang menjadi tantangan berat bagi pemerintah dan masyarakat di Papua Barat yaitu bagaimana mencegah kerusakan lingkungan dan pembukaan lahan secara tidak bertanggungjawab. Ini menjadi tanggungjawab pemerintah dan seluruh rakyat untuk menyelamatkan hutan di Papua dengan aneka keragaman hayatinya untuk dapat diwariskan kepada generasi berikutnya,” tandas Heatubun.(AN)
