SORONG, Kasuarinews.id – Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw Vincent Tawer, menyoroti proses seleksi calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya periode 2023-2028 oleh Tim Seleksi (Timses) yang menjadi perbincangan di ruang publik.
“Sebagai Kader partai dan Anggota DPRD saya ingin mengomentari hasil seleksi calon Anggota KPU kabupaten/kota se-Papua Barat Daya periode 2023-2028 yang menjadi pusat perhatian bahkan menjadi perbincangan seru di wilayah politik dan di rumah-rumah kopi,” ujarnya.
Dikatakan Wakabid Kehormatan DPC PDI Perjuangan Tambrauw ini, dari informasi yang diperoleh dari adik-adik mahasiswa dan sejumlah aktivis, serta beberapa peserta bahwa ada beberapa nama yang mempunyai nilai tertinggi CAT (tes tertulis) dan tes wawancara tidak diloloskan, sedangkan nama yang masuk 10 besar ini ada yang nilainya rendah, bahkan justru ada yang masih terlibat dalam partai politik dan diduga masih berhubungan dengan hukum.
“Di mana letak objektivitas penilaian Timsel? Kenapa tidak diumumkan nilai hasil CAT, hasil psikologi, dan wawancara. Jika itu mekanisme, kenapa ini terus dirawat? Jangan heran kalau kemudian menimbulkan banyak spekulasi dan tanggapan bahwa semua yang akan menjadi penyelenggara pemilu hanyalah titipan, padahal secara objektif bisa saja dia tidak memenuhi syarat,” katanya.
Menurut Tawer, era semakin maju seharusnya perubahan mengarah kepada yang lebih baik, termasuk di proses seleksi anggota KPU Kabupaten/kota termasuk Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota.
“Kita tidak sementara berada di zaman penjajahan (kolonial), era semakin maju seharusnya perubahan mengarah kepada yang lebih baik, menegakkan keadilan, supremasi hukum yang ditegakan serta tidak mengkhianati amanat demokrasi sehingga itu jika praktek-praktek korupsi, nepotisme masih berkeliaran, maka harus kita lawan,” ajaknya.
Lagi ungkap Tawer, dari informasi yang ia peroleh bahwa di saat seleksi penyelenggara pemilu setiap peserta harus menyiapkan diri, belajar agar mendapat nilai terbaik, menjaga kesehatan, menyiapkan berkas-berkas yang berbiaya, hingga memastikan fisik dan psikologi mereka dalam keadaan prima, dengan harapan bila semua ini mumpuni maka merekalah yang berkapasitas menduduki jabatan penyelenggara pemilu itu.
“Apalagi jika mereka memiliki track record yang baik, namun jika ternyata semua hanya berdasarkan titipan, subjektivitas, like and dislike, untuk apa ada seleksi? Ingat loh, seleksi penyelenggara dan pengawas pemilu di Indonesia ini menelan biaya yang tidak murah, dan itu uang rakyat,” tegasnya.
Dalam konteks seleksi calon anggota KPU Kabupaten/kota dan Bawaslu di Papua Barat Daya, tambah Tawer, bila ternyata orang-orang yang memiliki nilai-nilai terbaik dan berkompeten justru tidak diberikan ruang, bahkan dipangkas lebih awal maka siap-siap Pemilu 2024 kehilangan kualitas, bisa juga malah kehilangan marwah.
“Atas dasar ini semua, saya mengajak kepada masyarakat untuk kita lebih peka, mengawasi, mengontrol proses seleksi dan juga kinerja dari seluruh penyelenggara dan pengawas pemilu. Jangan takut, kita semua sudah trauma dengan lembaga penyelenggara negara yang dirusak oleh oknum-oknum pejabat yang korup, nepotisme, praktek hidup pejabat yang elitis, sementara masyarakat kita sementara berjuang untuk bayar pajak, lapangan pekerjaan yang sulit, harga beras naik, kebutuhan hidup yang semakin sulit,” tukasnya.
Tawer menutup statemennya dengan mengutip salah satu nats Alkitab. “Jabatan hanya sementara. Sebagaimana nats Lukas 12:48b Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut,” tandasnya. (KN5)
