Sabtu, Mei 18, 2024

Pj. Gubernur Tekankan Dua Hal Penting pada HUT Papua Barat Ke-23

MANOKWARI, Kasuarinews.id – Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol ( Purn) Drs. Paulus Waterpauw,  M.Si menekankan dua hal penting pada perayaan HUT Papua Barat ke-23 tahun ini.
“Berdasarkan UU No 45 Tahun 1999, tanggal tanggal 12 Oktober dirayakan sebagai hari lahirnya provinsi Papua Barat. Selain itu, tanggal 6 Februari diperingati sebagai hari reaktivisasi Provinsi Papua Barat berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2003,” ungkap Waterpauw saat memimpin upacara bendera dalam rangka HUT Papua Barat ke-23 di halaman kantor gubernur, Arfai, Rabu (12/10/2022).

Kata, Pj. Gubernur, tanggal 6 Februari setiap tahun telah ditetapkan sebagai hari seni dan budaya Papua di Provinsi Papua Barat. “Oleh karena itu, kita selalu mengenang dan memperingati hari lahirnya provinsi ini sebagai hari bersejarah dalam ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas kemurahanNya menganugerahkan provinsi Papua Barat ini kepada kita,” ungkap Waterpauw.

“Kita telah berada pada masa pembangunan lima tahun ketiga atau RPJMD 2017-2022 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Papua Barat 2005-2030. RPJMD periode lima tahun ketiga 2017-2022 ini mengacu pada visi pembangunan Papua Barat dengan tema: “Provinsi Papua Barat yang maju, mandiri, bermartabat dan lestari,” sambungnya.
Kata Waterpauw, visi pembangunan tersebut dijabarkan dalam misi pembangunan yang dilaksanakan dalam bentuk delapan agenda pembangunan, yaitu : (1)Menanamkan amanat otonomi khusus sebagai paradigma baru pembangunan; (2) Memacu peningkatan perekonomian wilayah; (3) Menanggulangi kemiskinan; (4) Membenahi tata kelola pemerintahan; (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan; (6) Membangun sumberdaya manusia yang kontributif dalam pembangunan; (7) Memanfaatkan sumberdaya alam bagi kesejahteraan masyarakat; dan (8) Melestarikan lingkungan alam dan budaya.

Oleh karena  itu, lanjut Waterpauw, visi dan misi pembangunan provinsi Papua Barat harus dijadikan pedoman bagi seluruh perangkat daerah (OPD) dalam menyusun rencana strategis pembangunan sektor yang lebih mengedepankan pelayanan bagi masyarakat sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat di provinsi ini secara bertahap segera terwujud.
“Saya menyadari bahwa tantangan pembangunan di daerah ini cukup berat, namun dengan kemampuan yang kita miliki, Papua Barat terus berhasil melakukan beberapa perubahan yang signifikan di berbagai bidang pembangunan,” ungkap Waterpauw

Dia juga mengatakan bahwa, selama 5 tahun berlalu pemerintah terus bekerja untuk merubah indeks pembangunan manusia (IPM) Papua Barat dari tahun 2017 pada point 61,73, terus berkembang baik dan mengalami perubahan signifikan naik 2 sampai tiga bahkan 4 tingkat dari posisi 0,00 point pada tahun 2017 menjadi point 0,0 pada tahun 2021/2022.
“Prestasi ini adalah dukungan semua aparatur sipil negara baik di provinsi maupun di jajaran pemerintah kabupaten/kota, serta semua komponen terkait dalam pemerintahan, yakni BUMN, BUMD dan LSM dan para pelaku bisnis yang beraktivitas di Papua Barat dan sejumlah prestasi yang telah kita capai di usia 23 tahun telah melakukan percepatan pembentukan Perdasus dan Perdasi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107,” terang Waterpauw.

Selain itu, Penjabat Gubernur Papua Barat juga  mengingatkan tentang pentingnya MoU dengan BPS dalam upaya membangun sebuah pusat data bagi pembangunan di papua barat yang disebut “ sistem data noken” atau sistem data sektoral satu noken yang disingkat “Sisdaken”.

Untuk itu, Waterpauw meminta kepada seluruh perangkat daerah (OPD) agar mengaktifkan aplikasi tersebut dengan menginput data-data pembangunan yang telah dikerjakan. “Diharapkan melalui aplikasi sistem data ini, akan tersedia data-data akurat untuk kebutuhan pembangunan di papua barat,” harapnya.
Ia berpesan kepada seluruh aparatur pemerintah yang telah diberi kepercayaan untuk bekerja di provinsi ini, untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, meningkatkan disiplin dan etos kerja yang saat ini masih terkesan kurang optimal, termasuk menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dapat bersentuhan dengan hukum.
Waterpauw juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan ikut menciptakan keamanan dan ketenteraman yang kondusif sehingga proses pembangunan di provinsi Papua Barat dapat berjalan dengan aman dan lancar. (KN3)

 

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

12 − 12 =

- Advertisment -spot_img

Berita Terakhir