MANOKWARI, Kasuarinews.id – Direktur LP3BH Manokwari, Yan Ch. Warinussy, SH memandang bahwa persoalan pengangkatan pejabat gubernur di seluruh Indonesia jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, termasuk di Papua Barat sesuai amanat UU No.23 Tahun 2014 dan perubahannya.
Dimana hal tersebut, kata Warinussy merupakan kewenangan penuh Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri. Pada tataran pemerintah daerah Provinsi, termasuk di Provinsi Papua Barat, Gubernur dapat mengusulkan calon pejabat Bupati dan Walikota kepada Menteri Dalam Negeri. Sedangkan mengenai calon pejabat Gubernur menjadi ranah kewenangan Presiden untuk menentukan siapa calon yang dapat diangkat dari lingkungan Pemerintah Pusat.
“Sehingga menurut pandangan saya sebagai praktisi hukum di Tanah Papua bahwa aturan sudah jelas, sehingga tentu Presiden akan memilih siapa calon penjabat gubernur untuk 207 jabatan kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Papua Barat. Soal siapapun yang diaspirasikan oleh rakyat di Papua Barat, silahkan sajam,” ujar Warinussy, Selasa (12/4/2022).
Namun sesungguhnya lanjut Warinussy, proses seleksi administratifnya sudah berlangsung di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri). Bahkan Gubernur Papua Barat juga tentu telah mengusulkan siapa pejabat karier aktif dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dengan syarat kepangkatan yang sesuai amanat aturan perundangan yang berlaku.
“Acuan lain sebagai disampaikan sendiri oleh Presiden Joko Widodo bahwa perwira tinggi aktif dari jajaran TNI dan Polri tidak dapat menduduki jabatan pejabat gubernur dimaksud. Terkecuali perwira tinggi yang telah dikaryakan sebagai pejabat di lingkungan pemerintah. Dengan demikian saya kira cukup jelas dan kita akan menantikan siapa yang bakal ditetapkan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mengisi posisi pejabat kepala daerah di Papua Barat dalam waktu dekat ini,” tadnas Warinussy. (KN3)
