SORONG, Kasuarinews.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo merespons adanya demo warga di Sorong, Papua Barat Daya (PBD), yang menuntut Penjabat (Pj) Gubernur PBD Muhammad Musa’ad dicopot dari jabatannya. Wamendagri mengatakan Musa’ad belum menjabat setahun.
“Beliau baru jalankan tugas, apa yang dievaluasi kita, kan belum setahun. Karena SK yang dibacakan itu beliau menjabat selama 1 tahun. Beliau dilantik tanggal 8 Desember 2022, artinya nanti Desember 2023 baru dievaluasi,” jelas John Wempi Wetipo kepada wartawan usai rapat kunjungan kerja, Sabtu (17/6/2023) malam.
Dia melanjutkan proses pembangunan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga ia meminta kepada warga agar jangan cepat menilai Pj Gubernur PBD gagal dalam memimpin. “Jangan menyimpulkan terlalu cepat untuk menyampaikan beliau gagal, semua proses butuh waktu. Kasih kesempatan buat mereka dan berikan mereka ruang karena mereka tidak bekerja sendiri tetapi ada staf pendukung maupun pimpinan OPD,” ujarnya.
John menilai kegiatan pemerintah PBD yang dilakukan di luar PBD sah-sah saja dan wajar selagi bukan di luar Negeri. Dia juga menduga banyak pro dan kontra di dalam PBD, sehingga Pj Gubernur bekerja di luar PBD.
“Kayak pelantikan eselon II di luar PBD, mungkin ada pro dan kontra, ada senang dan tidak senang. Itu saya kira wajarlah kecuali pelantikan di luar negeri baru luar biasa. Toh yang dilantik di luar PBD pun datang bekerja di sini dan masyarakat bisa nilai sendiri,” ungkapnya. Kendati demikian, John tetap berterima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi sehingga pihaknya bisa memberi atensi.
Ketua Komisi II DPR RI Dolly Kurnia Tanjung yang menerima para pengunjuk rasa menuturkan, tuntutan warga tersebut akan menjadi bagian dari bahan evaluasi. “Kita ke sini lakukan evaluasi termasuk dengan yang sudah disampaikan oleh warga itu nanti akan menjadi bahan karena kami sudah membuat panja kemudian pemerintah sudah membuat tim eksistensi yang akan dikoordinasikan terus,” ungkapnya.
Dolly mengungkap hasil rapat kunjungan kerja Papua Barat Daya relatif baik. Penyerapan anggarannya pun tertinggi dibandingkan daerah otonomi baru (DOB) lainnya di Papua. “Pemerintah pusat gelontorkan Rp 6,6 triliun untuk bangun kantor gubernur dan pusat pemerintahan yang ada di 4 provinsi. PBD sudah serap 12 persen lah, sedangkan daerah lain baru 4 persenan, harusnya mereka bisa berlari dengan kencang,” katanya.
Dia mengingatkan agar proses pembangunan cepat disegerakan mengingat tahun 2024 sudah dilaksanakan pemilu serentak. “Waktu tersisa 6 bulan lagi masih ada 80 persen yang memang harus diserap. OPD-OPD harus lebih proaktif melaksanakan program kegiatan. Kami berharap usai pemilu terpilihnya Gubernur baru di 4 DOB, semua fungsi pemerintahan dan pelayanan publik harus sudah sama dengan pemerintah daerah di provinsi yang lain,” imbuhnya. (KN5)
