SORONG, Kasuarinews.id – Sejumlah warga di Kota Sorong, Papua Barat Daya (PBD) kembali menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya saat kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dan Ketua Komisi II DPR RI Dolly Kurnia Tanjung. Massa menuntut Penjabat (Pj) Gubernur PBD Muhammad Musa’ad dicopot dari jabatannya. Berdasarkan pantauan kasuarinews.id pada Sabtu (17/6/2023) sekitar pukul 17.00 WIT, unjuk rasa dilakukan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sorong Raya Peduli Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Mereka mengeluhkan kinerja Muhammad Musa’ad yang dinilai tidak mampu menjalankan roda pemerintahan.
Massa berunjuk rasa dengan bergoyang di jalan sambil menunggu Wamendagri dan Komisi II DPR RI mau menemui massa. Sementara Wamendagri bersama Komisi II DPR RI sedang melakukan rapat bersama Pj Gubernur PBD dan sejumlah pejabat di Gedung Lambert Jitmau.
Salah seorang orator aksi mengatakan Pj Gubernur PBD tidak ingin mendengar siapapun, kecuali Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Massa juga mendesak agar aspirasi mereka didengar dan diterima secara langsung.
“Ini pemimpin apaan ini, tidak becus. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Dia tidak bisa ditemui oleh tim deklarator, tim presidum dan tim percepatan pemekaran provinsi PBD,” demikian pernyataan orator dalam orasinya.
Hingga pukul 19.00 WIT, demonstrasi masih berlangsung di sekitar kompleks Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Massa enggan meninggalkan lokasi sebelum bertemu dengan Wamendagri dan Komisi II DPR RI.
Adapun 3 poin tuntutan warga yang meminta Pj Gubernur Papua Barat dicopot:
1.Kami forum masyarakat Sorong Raya peduli pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta dan mendesak kepada bapak Presiden RI di Jakarta agar tinjau kembali dan cabut Keppres Nomor 122/p Tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat gubernur provinsi Papua Barat Daya.
2.Kami forum masyarakat Sorong Raya peduli pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta dan mendesak kepada bapak Presiden RI agar copot dan ganti Menteri Badan Investasi Nasional dan Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta sebagai aktor yang ikut mengatur dan mengurus bahkan menghancurkan Provinsi Papua Barat Daya.
3.Kami forum masyarakat Sorong Raya peduli pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta kepada Bapak Presiden RI melalui Mendagri/ Wamen dan Komisi II DPR RI hadir di Sorong ibu kota Provinsi Papua Barat Daya agar ikut melihat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya.(KN3)
