MANOKWARI, Kasuarinews.id – Kepala Pemerintahan Adat pada Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai, Samuel Awom dengan tegas mengatakan bahwa pemekaran baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di tanah Papua bukanlah aspirasi murni seluruh masyarakat asli Papua, tetapi aspirasi dari segelintir orang yaitu oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan orang asli hanya untuk bagi-bagi jabatan dan kekuasaan. “Aspirasi minta pemekaran ini sesungguhnya tidak mewakili orang asli Papua tetapi hanya kemauan orang per orang saja yang punya kepentingan dan mimpi untuk mendapat jabatan dan kekuasaan,” tandas Awom saat membuka kegiatan diskusi bertemakan, “Peran Perempuan Papua Menjaga Tanah dan Hutan,” pekan lalu di Kantor DAP Wilayah III, Jln. Pahlawan.
Menurut Awom, banyak kali para elite di Papua berusaha berlindung di balik undang-undang untuk mendukung wacana pemekaran tersebut tanpa melihat situasi riil yang terjadi di masyarakat. “Misalnya, soal pemekaran Provinsi baru. Ada yang bilang UU No. 2 Tahun 2021 Pasal 76 memungkinkan hal itu. Tapi coba baca Pasal 76 ayat 1, 2 dan 4 dengan lebih teliti dan cermat. Intinya, pemekaran harus memperhatikan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan SDM dan lainnya serta harus menjamin dan memberikan ruang bagi OAP untuk melaksanakan aktivitasnya dalam segala bidang,” jelas Awom.
Dan kondisi riil saat ini, kata Awom memperlihatkan bahwa posisi masyarakat adat Papua dari hari ke hari makin tergusur bahkan diprediksi ke depan OAP akan menjadi asing di tanahnya sendiri. “Ada oknum yang mengaku anak adat ke Jakarta jual nama Papua untuk minta pemekaran tanpa melihat potret Papua hari ini. Contoh paling kongkret. Jumlah populasi Orang Asli Papua yang hidup di atas tanah Papua saat ini sudah begitu sedikit. Misalnya, sensus penduduk yang dilakukan 12 tahun lalu di Provinsi Papua Barat (Tahun 2010), Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat yang melakukan penghitungan jumlah orang asli Papua. Hasil suplemen sensus penduduk itu menunjukkan bahwa orang asli Papua di Kepala Burung Pulau Papua berjumlah 51,67 persen dari total 760.000 jumlah penduduk Papua Barat. Itu data 12 tahun lalu. Nah, untuk saat ini tidak tahu lagi dan kira-kira data itu sama saja dengan Provinsi Papua. Pertanyaannya: kalo penduduk asli Papua makin sedikit, pemekaran itu untuk siapa? Saat ini di tanah Papua sudah ada 6 provinsi yang tentu membutuhkan SDM yang banyak. SDM itu mau diambil dimana? Nah, selain tanah adat akan diambil untuk kepentingan pembangunan kantor pemerintahan, orang asli Papua juga akan makin tergusur dengan saudaranya yang pendatang Nusantara lainnya. Saya kira dalam 20 tahun ke depan, OAP akan menjadi asing di negerinya sendiri,” tandas Awom.
“Untuk itu, kami dari DAP dengan tegas menolak pemekaran. Alasannya, karena posisi orang asli Papua yang tidak memungkinkan untuk pemekaran saat ini sebab hingga kini jumlah orang asli Papua baru 2 juta orang. Lalu pemekaran itu untuk siapa? Ini menjadi bahan refleksi bagi para elite dan pejabat asli Papua sendiri yang terlalu hobi dengan pemekaran daerah,” kata Awom.(KN2)
