SORONG, Kasuarinews.id – Markus Fatem, aktivis NGO di Papua Barat mengatakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu provinsi baru di tanah Papua akan berdampak besar terhadap ketersediaan sumber daya manusia dan alam. Untuk itu, dia meminta agar orang asli Papua harus siap bersaing untuk mendapat keadilan dan kesejahteraan dari kehadiran provinsi-provinsi baru tersebut jika tidak akan tergusur.
“Pemekaran yang terjadi hari ini misalnya yaitu Provinsi Papua Barat Daya dan 3 provinsi baru lainnya di Provinsi Papua menuntut agar OAP harus bisa bersaing jika tidak OAP akan tersisir, tergusur dan menjadi kaum minoritas di tanah Papua,” ujar Fatem Kamis (1/12/2022).
Menurut anggota Kontras Papua Barat ini, ada empat persoalan mendasar yang terjadi pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) 4 provinsi baru di tanah Papua yakni pertama terjadinya pergeseran lahan hutan adat yang dimiliki masyarakat hukum adat sebagai daerah/tempat sakral akan diubah menjadi daerah perkantoran dan marketing serta eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dalam skala nasional
“Contoh kongkretnya perpanjangan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia Tahun 2022-2041 dan BP Tangguh Minyak dan Gas di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022-2035. Hasilnya tidak berdampak pada masyarakat adat suku Agmume dan Komoro begitu juga Kabupaten Teluk Bintuni yang dinobatkan sebagai sebagai Kabupaten termiskin di Papua Barat padahal hasil buminya banyak,” ungkap Fatem.
Kedua, penerimaan dan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengutamakan tenaga sarjana dan diploma administator, teknis, guru dan medis, sarjana sains eksata ketimbang sarjana sains terapan serta sosial Kemasyarakatan. “OAP itu paling banyak sarjana sains terapan dan sosial. Jika dihitung pakai jari kita paling sedikit untuk bidang tersebut. Saya belum pernah melihat dinas-dinas terkait mempersentasekan data jumlah OAP dalam bidang-bidang tersebut. Dokter OAP ada berapa? Sarjana Pendidikan berapa? Guru berapa banyak? Berapa sarjana adminitrasi negara? Yang anehnya banyak beasiswa yang dikirim ke luar Papua. Karena saja bidang-bidang itu yang OAP minim maka pasti diambil dari luar,” ungkap Fatem.
Ketiga, akan terjadi mobilisasi manusia dalam skala besar-besar ke provinsi-provinsi baru itu sehingga terjadi Papuaphobia. “Akan terjadi perkawinan silang antara ras sehingga terjadi pencampuran ras dan lambat laun orang asli Papua akan punah,”katanya.
Keempat, kata Fatem akan terjadi korupsi besar-besaran akibat dana Otsus yang digelontorkan pemerintah pusat akan melahirkan pejabat koruptor di Papua. “Kita lihat saja UU Otsus yang berlaku 21 tahun di tanah Papua yang selama ini tidak memberikan dampak positif bagi OAP dan masyarakat adat Papua,” tandas Fatem. (KN3)
