MANOKWARI, Kasuarinews.id – Jaringan Damai Papua (JDP) melalui Juru Bicaranya, Yan Ch. Warinussy, SH dalam siaran persnya, Sabtu (18/12/2021) menyampaikan keprihatinannya atas sikap pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sama sekali tidak melakukan perubahan signifikan pada pola pendekatan penyelesaian masalah sosial politik di Tanah Papua.
Hal ini, kata Warinussy, ditandai dengan diberlakukannya pola pendekatan keamanan dengan titik berat pada penyelenggaraan pendekatan teritorial yang sangat identik dengan model pendekatan keamanan an sich belaka. Model pendekatan keamanan teritoriak pasti berkenaan dengan penempatan personil militer dalam jumlah besar hingga ke pelosok wilayah kampung dan distrik di Tanah Papua. Yaitu dengan membangun pos-pos militer setingkat Komando Rayon Militer (Koramil) dan Komando Distrik Militer (Kodim) guna menampung banyaknya perwira menengah pertama yang kian meningkat jumlahnya selama ini. Bahkan memindahkan kekuatan personil militer non organik yang banyak di wilayah Tanah Papua ke dalam pos-pos militer tersebut adalah sebuah langkah yang kami pandang sebagai faktor pemicuk kian masifnya konflik sosial politik dan ekonomi di masa depan.
JDP, lanjut Warinussy menilai bahwa Presiden Joko Widodo sama sekali tidak mengedepankan pola pendekatan damai demi menyelesaikan segera persoalan krusial di tanJ Papua yaitu perbedaan pandangan politik mengenai sejarah integrasi Papua dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Perlindungan Masyarakat Adat Papua dan hak dasarnya. Tawaran JDP dan berbagai pihak termasuk kalangan agama dan kaum cendekiawan di Tanah Papua dan Indonesia mengenai Dialog Papua-Jakarta sama sekali tidak diberi tempat dalam perumusan langkah kebijakan politik Presiden Jokowi dan Pemerintahnya terhadap Tanah Papua. Padahal dialog sesungguhnya mendesak dewasa ini.
“Cara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyatakan telah sering bertemu dengan berbagai pihak sebagai dialog, sesungguhnya sangat naif dan bersifat menyederhanakan pola penyelesaian konflik di Tanah Papua. JDP oleh sebab itu mendorong Presiden Joko Widodo untuk lebih mempertimbangkan untuk melakukan hal berikut : pertama, melakukan demiliterisasi di Tanah Papua dengan menarik seluruh personil militer non organik kembali ke satuannya masing-masing. Kedua menetapkan status jedak kemanusiaan di Tanah Papua demi mempersiapkan proses pemulihan trauma dari warga sipil di kampung -kampung yang mselama ini menjadi Medan pertempuran antara pasukan TNI dan Polri dengan TPN PB. Ketiga, menujuk segera seorang tokoh kunci yang dipercaya oleh Presiden sendiri untuk memulai mempersiapkan dialog Papua-Jakarta. Keempat, memberi ruang politik bagi para pemimpin Papua serta tokoh-tokoh Papua Merdeka di dalam dan luar negeri untuk melakukan pertemuan informal dengan tokoh kunci yang ditunjuk Presiden guna mempersiapkan dialog Papua-Jakarta. JDP sangat yakin bahwa dimulainya langkah persiapan menuju ke Dialog Papua-Jakarta sangat penting demi terwujudnya Papua Tanah Damai,” tandas Warinussy. (AN)
