BINTUNI, Kasuarinews.id- Ratusan guru di Kabupaten Teluk Bintuni yang terdiri dari guru kontrak, honorer, CASN dan ASN pada Senin (8/11) menggelar aksi demo damai di gedung DPRD. Aksi demo itu dipicu oleh kekecewaan para guru yang menilai SK Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga No 420/328/2021 samasekali tidak adil karena tidak menghargai jasa para guru honorer yang telah mengabdi begitu lama.
Aksi demo yang dipimpin Ketua PGRI Simon Kambia dan pengurus PGRI Teluk Bintuni serta pengurus komite SD dan SMP ini dimulai dengan berjalan kaki dari sekolah SD, SMP Negeri Terpadu menuju Gedung DPRD di komplek Ruko Panjang Kota Bintuni. Di jalan, para guru ini membawah sejumlah pamflet dan spanduk yang berisi protes, kekecewaan dan tuntutannya.
Di gedung dewan, Sonia Asiribe kemudian membacakan aspirasi para guru. Dan tuntutan para guru diantaranya, yaitu, pertama mendukung bupati dan wakil bupati di periode kedua kepemimpinannya demi pengembangan SDM sesuai visi dan misi bupati.
Kedua, menolak dengan tegas SK No 420/328/2021 dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Teluk Bintuni, Drs. Albertus Anofa terhadap pengangkatan guru kontrak baru dan memutus kontrak guru lama.
Ketiga, pengangkatan kepala sekolah harus sesuai dengan aturan yang berlaku serta dengan mempertimbangkan kinerja guru bersangkutan. Keempat, mendesak Bupati Teluk Bintuni agar meminta dinas agar selalu membangun koordinasi dengan sekolah dan pihak yayasan terkait dengan perekrutan guru kontrak dan honor baru tahun berikutnya yaitu 2022 dengan tetap memprioritaskan guru kontrak lama di sekolah.
Kelima, mendesak Bupati, DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, PGRI, serta kepala sekolah agar dapat duduk bersama membicarakan persoalan guru kontrak dan masalah pendidikan lainnya di Bintuni paling lama 3×24 jika tidak para guru akan melakukan mogok mengajar.
Sementara itu, Ketua DPRD Simon Dowansiba mengatakan, pihaknya amat memahami tuntutan yang disampaikan para guru dan akan meresponnya secara positif dengan menggelar pertemuan di ruang rapat DPRD, dengan melibatkan perwakilan guru kontrak dan pihak sekolah untuk membicarakan persoalan pendidikan umumnya di Teluk Bintuni. (cr-1)
